DEMOKRASI.CO.ID - Kondisi sosial politik terkini seperti fenomena penahanan imam besar Habib Reziq Shihab, penembakan enam laskar FPI, hingga pembubaran ormas FPI mengindikasikan adanya gejolak global yang serius di Indonesia.
"Harus diakui bahwa konflik antara negara versus kelompok Islam semakin meruncing di era Presiden Joko Widodo. Bahkan kualitas demokrasi Indonesia turut terseret dan terciderai," kata Pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arya Kharisma Hardy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/12).
Arya melihat, ada skema pendiskreditan umat Islam oposisi yang seakan didiskriminasi dan ujungnya terjadi dugaan pelanggaran HAM terhadap tokoh Islam beserta pengikutnya.
Anomali fenomena sosial politik ini, lanjutnya, mengindikasikan ada semacam gesekan ideologi yang serius dalam pusaran kehidupan bangsa Indonesia.
"Ini seperti yang pernah terjadi di masa-masa awal kemerdekaan, sebagai akibat gagalnya negara menunaikan amanah konstitusi dan cenderung menuruti kehendak oligarki global," tegasnya.
Di sisi lain, kondisi sosial politik Tanah Air ini diyakininya merupakan imbas konfrontasi geopolitik yang dimainkan Amerika dan China.
Terlebih dengan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada pemilu lalu. Kemenangan Biden memberikan efek psikologis yang signifikan terhadap situasi sosial politik negara berpenduduk muslim seperti Indonesia.
"Konflik sosial yang kian memanas hari-hari ini di Indonesia tentu tidak terlepas dari meningkatnya eskalasi geopolitik pasca terpilihnya Joe Biden di Amerika yang sedang mesra dengan kelompok Islam dunia," papar Arya.
Melihat situasi saat ini, PB HMI meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah konsolidatif dan meniadakan kebijakan yang ofensif, khususnya kepada kelompok Islam.
"Bagaimana pun, segregasi sosial politik ini akan berdampak buruk jika diteruskan, dan pada akhirnya akan menimbulkan distrust publik yang berujung pada civil disobdient," demikian Arya. (*)
