DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik, Rocky Gerung berbicara panjang lebar soal deklarasi kemerdekaan Papua Barat, tepat di hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), Selasa (1/12/2020) kemarin.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat dengan mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.
Menurut Rocky Gerung deklarasi Papua Barat ini menjadi tamparan bagi Pemerintah Indonesia yang enggan membuka percakapan formal dengan OPM.
“Istana gak mau buka peluang itu, maka hukum-hukum sosiologi mulai bekerja yaitu apa yang tidak bisa diuraikan dengan pikiran akan diselesaikan di jalanan,” katanya di YouTube Rocky Gerung Official.
Bahkan Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Istana harus berterimakasih kepada Papua Barat karena telah menunjukkan realitas permasalahan yang terjadi di Tanah Air.
“Pemerintah harus berterima kasih karena dengan ekspresinya itu kemudian mereka memberikan sinyal yang kuat pada pemerintah bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi,” tuturnya.
Lebih jauh Rocky Gerung meminta sejumlah menteri untuk sigap dalam menanggapi hal ini. Selanjutnya menjelaskan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
“Keadilan yang tidak tiba di tanah Papua itu, mesti betul-betul secara bijak diuraikan terutama oleh Menteri Pertahanan (Menham), Menko Polhukan, dan Menteri dalam Negeri, mereka mesti tunjukkan kepada Jokowi supaya paham bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja,” ucapnya.
Dalam menangani kasus ini, Rocky Gerung mengingatkan pemerintahan Indonesia harus berhati-hati.
“Jadi soal itu sebetulnya yang mesti dibaca secara cepat oleh intelijen, supaya operasi-operasi kekerasan itu harus betul-betul memperhatikan nilai HAM,” tuturnya.
Karena menurutnya, sekali saja pemerintahan melakukan pelanggaran HAM di Papua, maka Papua dapat betul-betul merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.
“Sekali tergelincir pada pelanggaran HAM, seluruh dunia akan kembali menselebritikan tuntutan independen dari masyarakat Papua, dan bagi forum Internasional itu ada hak untuk menentukan nasib sendiri yang disebut bagian dari hak asasi sebuah bangsa itu,” ucapnya. []
