DEMOKRASI.CO.ID - Partai NasDem mengingatkan relawan Jokowi Mania (JoMan) tidak etis mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle. NasDem menegaskan hanya Presiden Jokowi yang tahu mana menteri yang perlu diganti, mana yang tidak.
"Soal jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Kita boleh saja memberi saran dan masukan. Tapi kita nggak etis kalau paksa-paksa atau mendesak-desak presiden untuk ganti menteri. Presiden sudah tahu mana yang perlu diganti atau tidak, mana yang efektif mana yang tidak," kata elite NasDem Effendi Choirie kepada wartawan, Minggu (13/12/2020).
Effendi menuturkan berhasil atau tidak suatu pemerintahan merupakan tanggung jawab presiden. Dia meminta semua pihak tidak membuat gaduh.
"Secara keseluruhan berhasil atau tidaknya pemerintahan ini yang tanggung jawab adalah presiden. Kita nggak usah bikin gaduh, usul ini dan itu. Seolah kita paling tahu, padahal kita belum punya pengalaman jadi presiden," ucap Effendi.
Lebih lanjut, Effendi meyakini Presiden Jokowi tidak akan pandang bulu jika 'pembantunya' terbukti korupsi. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 1 DPP NasDem itu pun tak mempersoalkan perihal koruptor dihukum mati.
"Pemerintahan ini harus bersih dari KKN. Berarti seluruh pejabatnya harus baik, punya moral yang tinggi, integritas yang cukup. Kalau ada dari mereka melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme harus diganti. Siapa pun, dari partai apa pun, harus diganti. Harus dipecat dan dihukum yang setimpal. Kalau memungkinkan hukuman mati, kenapa tidak. Itu kalau hukum kita membuka peluang itu," papar dia.
Effendi menekankan pemberantasan korupsi merupakan mandat reformasi. Dia pun mengaku sedih korupsi di Tanah Air masih merajalela.
"Ini penting ditegaskan bahwa mandat dari reformasi adalah berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hancurnya negeri ini KKN yang tumbuh subur era Orde Baru, itu ada dalam TAP MPR. Tapi sekarang KKN makin merajalela, dari hulu sampai hilir, dari pusat sampai daerah, sedih rasanya," tutur Effendi.
Seperti diketahui, relawan JoMan mendesak agar Presiden Jokowi mencari menteri yang siap dihukum mati, jika terbukti korupsi. Desakan ini tak terlepas dari terjeratnya dua menteri dalam kasus korupsi, yakni Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara.
"Dicari! Menteri super siap dihukum mati jika korupsi," kata Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam keterangannya, Minggu (13/12).(dtk)
