logo
×

Rabu, 16 Desember 2020

MUI Tegaskan Tolak Wacana Normalisasi Hubungan RI-Israel

MUI Tegaskan Tolak Wacana Normalisasi Hubungan RI-Israel

DEMOKRASI.CO.ID - MajelisUlama Indonesia (MUI) secara tegas menolak wacana menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. 

Menormalisasi hubungan diplomatik ataupun ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan Israel sama saja dengan mendukung penjajahan. Sebab, sejak era Presiden Soekarno, Indonesia tegas menyatakan menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus tetap konsisten. Konsistensi sikap itu harus dijalankan. Sebab telah menjadi identitas dan sikap politik bangsa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan.

"Semua upaya kerja sama termasuk kerja sama bidang ekonomi dengan Israel harus ditolak. Semua sudah tahu bahwa Israel adalah negara penjajah dan telah menjajah tanah air dan rakyat Palestina dalam waktu yang lama,” kata Sudarnoto di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Dia menyatakan, masyarakat dunia harus menghormati sikap dan pilihan politik luar negeri Indonesia.

Sebagai mitra pemerintah, MUI justru mendorong agar pemerintah Indonesia mempertahankan identitas dan sikap politik Indonesia itu. Sebab, Israel hingga kini masih bercokol dan terus menjajah Palestina.

"Kalau penjajahan yang dilakukan Israel terhadap tanah air dan rakyat Palestina dibiarkan, maka persudaraan dan perdamaian internasional yang jelas tak dapat dicapai," ujarnya.

MUI, kata dia, akan senantiasa memberikan dukungan terhadap upaya upaya melawan imperialisme Israel. Dia juga sikap tegas dan jelas Kemenlu dan Menlu RI Retno Marsudi.

“MUI memberikan apresiasi yang menghargai yang panas-tingginya kepada Kemenlu, khususnya Ibu Menlu yang telah tegas, jelas, dan konsisten dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang sejak awal anti penjajahan,” katanya. []

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: