logo
×

Senin, 28 Desember 2020

Mardani PKS: Ini Deretan Pelanggaran HAM Sepanjang Pemerintahan Jokowi

Mardani PKS: Ini Deretan Pelanggaran HAM Sepanjang Pemerintahan Jokowi

DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sere menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menangani kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurutnya hal tersebut terlihat banyaknya kasus pelanggaran HAM hingga sekarang belum selesai ditangani Jokowi.

Salah satu kasus HAM terberat, kata Mardani, tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jl Tol Jakarta Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) dini hari.

“Kasus HAM terberat penembakan 6 anggota FPI baru-baru ini. Belum ada komitmen, itu lah gambaran penanganan HAM kita saat ini,” ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Belum lagi, lanjut Mardani, ditambah kasus Samanggi I dan II. Kemudian, aktivis mahasiswa dan rakyat sipil Papua, hingga sekarang kasus tersebut belum selesai ditangani Jokowi.

Selanjutnya, represi digital juga dilakukan pemerintah, ungkap Mardani, kian banyak aktivis yang disadap dan diretas, tujuannya tidak lain untuk membungkam suara kritis.

“Jadi tak heran tahun 2021 ini masyarakat banyak melihat bentuk represi yang mengerikan dilakukan Pemerintah,” tukasnya.

Anak buah Ahmda Syaikhu itu juga menyebutkan kemerosotan penggunaan Undangan-Undang (UU ITE) untuk menekan lawan politik. Banyak dari mereka yang berujung jeruji.

“Perlunya mengevaluasi UU ITE karena telah melahirkan unintended consequences, awalnya hanya diperuntukan menjadi payung hukum atas transaksi bisnis di dunia maya, namun diperuntukan menerkam lawan politik,” tandasnya.

Hal tersebut terbukti, tambah Mardani, dengan hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober lalu.

Dari hasil survei tersebut, 47,7% responden yang setuju dan 21,9% responden yang sangat setuju makin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Sehingga ada 79,6% mayoritas publik yang merasakannya.

Kendati demikian, ia berharap memasuki tahun 2021, semoga pemerintah memikirkan cara-cara persuasif dalam memperlakukan lawan politik dan menuntaskan kasus HAM.

“Semoga komitmen dalam penanganan HAM dan demokrasi terlihat di tahun 2021 mendatang,” pungkas Mardani. []

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: