DEMOKRASI.CO.ID - Peran kepala negara di rezim Joko Widodo saat ini dianggap tidak terlihat jika dibanding peran sebatas sebagai kepala pemerintahan.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera saat menjadi narasumber di acara diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan yang digagas Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Refleksi 2020 dan Membaca Peristiwa Politik 2021".
"Sekarang ini kepala negara hampir tidak kelihatan perannya. Semuanya dipolitikin gitu, semua bajunya, baju kepala pemerintahan," ujar Mardani, Selasa (29/12).
Karena kata Mardani, kepala negara lebih menonjolkan unsur moral, etika, menyatukan bukan membelah, dan menjadi negarawan bukan politikus.
Mardani pun membeberkan sikap Presiden Jokowi yang lebih menonjolkan sebagai kepala pemerintahan. Yaitu, terkait dengan masuknya dua rival, Prabowo Subianto dan Sadiaga Uno di Pilpres 2019 menjadi menteri di kabinet.
"Kalau Pak Jokowi luar biasa lapang dada dan punya etika, dia tidak akan membiarkan Pak Prabowo dan Pak Sandi ditarik masuk gitu loh," katanya.
Pasalnya, sambung politisi PKS ini, sekalipun Prabowo dan Sandi mempunyai alasan tersendiri untuk menjadi menteri. Namun, jika Jokowi tidak membuka pintu, maka keduanya tidak akan bisa masuk kabinet.
"Yang sangat baik kalau Pak Jokowi berfikir demokrasi ini perlu kontestasi, demokrasi ini asasnya kompetisi, demokrasi ini asasnya perbedaan pendapat. Kalau gak ada kompetisi, gak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan, tidak ada oposisi, ya itu bukan demokrasi, kita kembali terjebak gitu," jelasnya.
Dengan masuknya Prabowo-Sandi di Kabinet Indonesia Maju (KIM), membuat rakyat menjadi membara.
"Di atas tuh diambil, tapi di bawahnya membara, dibawahnya repot. Nah itu malah buruk," pungkasnya. (*)
