DEMOKRASI.CO.ID - Praktik politik dinasti pada gelaran Pilkada 2020 menimbulkan kesan busuknya demokratisasi di Indonesia.
Pasalnya, sedari awal cita-cita reformasi untuk menghapuskan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) jadi terjegal karena praktek politik dinasti.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam acara diskusi daring Indonesia Leaders Talk bertajuk "Membedah Nilai Strategis Pilkada 2020" Jumat malam (4/12).
"Sebetulnya ini sesuatu yang dari awalnya busuk ya. Busuknya begini, niat kita untuk mereformasi itu melawan KKN termasuk politik dinasti," ujar Mardani Ali Sera.
Mardani menuturkan, menyoal politik dinasti ini selalu saja beberapa pihak berpandangan seolah-olah politik dinasti tidak ada yang salah kok.
Menurut Mardani, memang benar, ketika prosesnya diikuti secara betul alias tidak instan.
"Karena itu di UU Pilkada atau UU Pemilu nanti pun bagi mereka yang mau mencalonkan diri baik Pileg, Pilkada, mesti ikut anggota partai politik satu atau dua tahun sebelumnya. Sehingga tidak ada yang instan ya, tidak ada yang tiba-tiba ujug-ujug jadi," tegasnya.
"Saya katakan busuk ini karena awalnya sebetulnya ada banyak calon dari dalam partai politik, jadi harus tersingkir karena ada tiba-tiba kok putra mahkota, menantu mahkota atau yang lain-lainnya tiba-tiba masuk ya. Dan itu sangat tidak sehat," demikian Mardani Ali Sera. (RMOL)
