DEMOKRASI.CO.ID - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai berbeda dua kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang Minyak dan Gas (Migas).
Dua kebijakan itu adalah program biodiesel 30 persen atau B30 dan gasifikasi batu bara.
Ahok melihat, dua kebijakan justru membebankan pemerintah. Pada program B30, seharusnya minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) tak semua digunakan untuk bahan bakar Biodiefel atau FAME.
CPO, kata Ahok, sebagian bisa diekspor untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah.
"FAME itu bisa mengurangi defisit. Harusnya, saat harga CPO lebih tinggi dari minyak mentah, akan lebih baik diekspor, karena tidak ada gunanya produksi very high untuk FAME," ujar Ahok dalam acara acara 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas, Rabu (2/12/2020).
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menerangkan pada program gasifikasi batu bara yang dinilainya membutuhkan biaya yang besar.
Meski demikian, Ahok mengakui kalau program ini bisa menekan impor LPG. Akan tetapi, ia menyebut, gasifikasi itu biayanya lebih mahal dibanding LPG.
"Dimethyl Ether (DME) untuk substitusi LPG menarik tetapi mungkin memerlukan subsidi karena DME lebih mahal daripada LPG," ucap Ahok.
"Pertamina atasi kendala itu melalui kerja sama dengan IOC, NOC dalam eksplorasi dan eksploitasi di luar Indonesia. Kedua, Pertamina oke dengan minoritas dan oke dengan posisi non operator saham dengan waktu 5-10 tahun. Ini opsi yang dapat didiskusikan kemudian waktu," pungkasnya. []
