DEMOKRASI.CO.ID - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti, menilai tindakan kepolisian dalam menangani sejumlah kejadian yang terkait dengan Front Pembela Islam (FPI) berlebihan. Salah satunya ialah meningkatkan kesiapsiagaan dan menyiapkan pasukan antianarki Brimob di wilayah yang memiliki basis pendukung FPI.
Instruksi tersebut dibuat Kepala Kepolisian RI Idham Azis yang termuat dalam Surat Telegram Kapolri bernomor STR/873/XII/PAM.3.3./2020 tertanggal 7 Desember 2020 kepada para kepala kepolisian daerah.
Fatia menganggap tidak ada indikator kedaruratan atau pun dasar hukum dari penerbitan instruksi itu. "Instruksi Kapolri mengerahkan jajarannya bersiaga di kantong-kantong besar simpatisan FPI ini merupakan tindakan berlebihan karena tidak mengukur asas nesesitas maupun urgensitas dalam menerjunkan pasukan," ujar Fatia saat dihubungi Tempo pada Rabu, 9 Desember 2020.
Dia mempertanyakan transparansi Polri perihal indikator rencana pengerahan kekuatan dalam menangani pendukung FPI. Seharusnya, kata Fatia, polisi membuktikan adanya unsur kekerasan atau pun ancaman kekerasan sebelum menerbitkan instruksi.
Fatia khawatir telegram Kapolri Jenderal Idham Azis justru berisiko melanggengkan budaya kekerasan yang belakangan menguat di organisasi kepolisian. Kontras mencatat, selama Juli 2019-Juni 2020, Polri diduga terlibat dalam 921 peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ratusan peristiwa itu menyebabkan 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas.
Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiono, menyebut telegram Kapolri adalah instruksi untuk meningkatkan kewaspadaan anggotanya. "TR (telegram rahasia) dari Kapolri yang ditandatangani oleh Asops Kapolri sebagai bentuk arahan Mabes Polri ke jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyikapi perkembangan situasi terkini," kata Awi. (*)
