DEMOKRASI.CO.ID - Kelompok Islam Maroko, Gerakan Persatuan dan Reformasi (MUR) menolak normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Rabat dengan Israel.
MUR yang merupakan bagian dari Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD), dalam pernyataannya pada Sabtu (12/12) menyatakan normalisasi dengan Israel adalah langkah tercela. Mereka juga mengecam semua upaya normalisasi yang dilakukan oleh Israel.
Cukup berbeda dengan MUR, PJD sendiri sebagai koalisi pemerintah lebih mendukung tindakan Raja Mohammed VI untuk melakukan normalisasi dengan tetap menegaskan kembali posisinya yang mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Walau begitu, dimuat Reuters, butuh waktu sekitar dua hari bagi partai Islam itu untuk menyatakan sikapnya, tidak seperti partai koalisi pemerintah lain.
Mengutip seorang sumber, muncul ketidaksepakatan di antara pimpinan senior partai yang membuat akhirnya PJD lambat menyatakan sikap.
Hingga akhirnya, PJD menyatakan dukungannya atas kesepakatan yang membuat AS mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat itu.
"Amerika Serikat membuat proklamasi penting yang menekankan kedaulatan Maroko atas provinsi selatannya dan membuka cakrawala baru untuk memperkuat posisi Maroko di lingkaran internasional. Itu juga semakin mengisolasi musuh dari integritas teritorial kami," kata PJD.
Selain MUR, salah satu kelompok oposisi terbesar di Maroko, Adl Wal Ihssane mengatakan normalisasi dengan Israel adalah tusukan dari belakang ke perjuangan Palestina.
Normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis (10/12). Dengan begitu, Maroko menjadi negara keempat yang melakukan normalisasi Israel dalam empat bulan terakhir, setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan.[rmol]
