DEMOKRASI.CO.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo sejak awal menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Menurutnya, pendekatan kesejahteraan diutamakan jika dibandingkan pendekatan keamanan.
"Sebenarnya dari awal Pak Jokowi pendekatan penyelesaian Papua lebih dititikberatkan pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Buktinya apa, buktinya satu, membangun berbagai infrastruktur agar tidak ketinggalan," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Selasa (1/12/2020).
Selain itu, pemerintah juga membangun sektor ekonomi dengan menerapkan harga BBM satu harga untuk Papua.
Kemudian, ada pula pendekatan kesehatan dan pendidikan.
Jika sampai saat ini masih ada korban dari konflik di Papua, Moeldoko menduga ada upaya sistematis dari kelompok bersenjata untuk meneror masyarakat.
"Ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjatan untuk satu, menekan, meneror kepada masyarakat. Kenapa demikian, karena masyarakat tidak boleh sejahtera," tuturnya.
"Kalau dia sejahtera dia sudah tidak lagi punya pengaruh kepada masyarakat yang ada di sana. Sehingga pengaruh KKB itu menjadi sempit," lanjut Moeldoko.
Dia mencontohkan, gangguan itu terjadi saat pembangunan jalan dan pembakaran sekolah yang menimbulkan korban.
Moeldoko menegaskan, negara tidak bisa diam membiarkan hal itu.
"Negara yang punya tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa tidak bisa diam dong. Maka masih diperlukan pasukan di sana. Itu sebenarnya tujuannya. Kita ke sana dalam rangka melindungi masyarakat," jelasnya.
"Jadi jangan salah. Bahwa pendekatan selama ini dititikberatkan pada pendekatan kesejahteraan. Itu lebih diutamakan daripada pendekatan keamanan," tambah Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan ada lima kerangka baru yang akan diterapkan pemerintah dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang kedua.
Menurutnya, lima kerangka itu akan diterapkan dalam upaya menuju percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
"Kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan wilayah Papua dan Papua barat ada lima hal. Yang pertama, tranformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Selasa.
Dia menegaskan, hal itu sangat penting karena pemerintah sangat menghormati kearifan lokal.
Kedua, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
Ketiga, mewujudkan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual untuk Papua.
Keempat, infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi.
"Yang kelima adalah tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak," ungkap Moeldoko.
Moeldoko menuturkan, saat ini sudah ada Keppres Nomor 20/2020 tertanggal 20 September 2020 sebagai dasar Otsus kedua tersebut.
Keberadaan Keppres itu bertujuan menguatkan paradigma baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
"Selain itu untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan bisa terwujud," tambah Moeldoko. []
