![](https://1.bp.blogspot.com/-75YNJSjCCq4/X8zONBjrQGI/AAAAAAAErvY/FpA_eVd0bZokpFU1p7Nvm7MuWJtRCN9YQCLcBGAsYHQ/w640-h426/menteri-sosial-juliari-p-batubara-berbincang-dengan-menko-pmk-muhadjir-effendy-sesaat-sebelum-penyaluan-bantuan-sosial-tunai-bst-kepada-warga-yang-terdampak-covid-19-di-kabupaten-tangerang-foto-humas-kemensos-92.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi menunjuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial Ad Interim. Penunjukan itu sehubungan status Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi bansos corona.
"Dan untuk sementara saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas mensos," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (6/12).
Bansos sembako tak luput dari objek korupsi. Dana seharusnya dimaksimalkan untuk membantu warga yang terdampak pandemi corona malah disunat untuk kepentingan pribadi.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan bansos corona. Mensos diduga sudah menerima Rp 17 miliar dari hasil korupsi ini.
Dalam proses pengadaan, Juliari meminta fee Rp 10 ribu per paket sembako. Sembako corona ini dianggarkan Rp 300 ribu per paket dengan nilai proyek Rp 5,7 triliun untuk Jabodetabek. []