DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020. Menurut Jokowi, budaya anti korupsi harus bisa menumbuhkan rasa malu di masyarakat.
Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus benar-benar dilakukan di negeri ini. Jika itu dilakukan akan menumbuhkan kesadaran rasa malu jika melakukan korupsi.
”Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12).
Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang baik. Termasuk juga bisa melahirkan generasi muda yang anti korupsi. ”Membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama,” kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Termasuk juga melakukan penyederhanaan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
”Itu untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Jokowi.
Jokowi menuturkan, upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
”Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah,” tutur Jokowi.
Pemerintah saat ini juga berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan dipangkas.
”Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lain,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pembenahan sistem yang sedang pemerintah lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif baik yang dilakukan pengawas internal di institusi pemerintah ataupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah. ”Termasuk juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah,” ucap Jokowi. []
