DEMOKRASI.CO.ID - Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW angkat bicara mengenai siapa orang pertama yang harus disuntik vaksin Covid-19 lebih dulu.
Wakil Ketua MPR RI itu berharap jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin Covid-19.
Namun, jika presiden tak mau, HNW mengusulkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang lebih dulu divaksin.
Hal itu disampaikan oleh HNW melalui akun Twitter miliknya @hnurwahid.
Selain mengusulkan Luhut, HNW juga mengusulkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri BUMN Erick Thohir yang lebih dulu divaksin.
"Seandainya (Jokowi) benar enggak mau, beliau bisa perintahkan agar Menko Marves/ Menkes/ Menteri BUMN yang duluan disuntik vaksin Covid-19," kata HNW seperti dikutip pada Minggu (13/12/2020).
Dalam cuitannya, HNW mengomentari pemberitaan salah satu media online yang menyebutkan bahwa Jokowi enggan menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19.
Ia sangat menyayangkan keputusan Jokowi tersebut. Sebab, rakyat berharap mendapatkan keteladanan dari Jokowi.
"Kalau Presiden @jokowi tidak mau disuntik duluan vaksin Covid-19, tentu disayangkan. Rakyat berharap dapat keteladanan dan kepastian soal vaksin Covid-19 ini," tuturnya.
"Jokowi Mau Suntik Bersama Rakyat"
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, ada pihak-pihak yang menginginkan agar Presiden Jokowi lebih dulu disuntik.
"Ada yang bilang nanti bisa sakit, presidennya dulu disuntik," kata Luhut dalam webinar, Sabtu (12/12/2020).
Menanggapi banyaknya permintaan tersebut, Luhut menegaskan Jokowi menginginkan agar bisa disuntik bersama-sama dengan rakyat.
"Presiden kemarin bilang 'Saya nanti disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat'. Jadi kelihatan, jangan berburuk sangka. Pemerintah memberikan yang terbaik kepada rakyatnya," ungkap Luhut.
Luhut menjelaskan, Jokowi bisa saja disuntuk vaksin Covid-19 hari ini juga. Namun, sikap tersebut dikhawatirkan menimbulkan opini negatif.
"Kalau presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa. Tapi presiden enggak mau nanti dibilang mau presiden sendiri duluan atay melanggar aturan. Semua ingin secara tertib dibuat dalam aturan," tuturnya. (*)
