DEMOKRASI.CO.ID - Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.
Isu dari Papua Barat mencuat dan menjadi tajuk utama media-media nasional di tengah perhatian terhadap usaha polisi memeriksa Habib Rizieq Shihab menyangkut dugaan protokol kesehatan.
Dengan satire, bekas Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain mengingatkan Presiden Jokowi agar tak menganggap remeh dengan perkembangan yang terjadi di Bumi Cenderawasih.
"Pak Jokowi... Anda sudah punya saingan tuh. Seorang Presiden di tanah NKRI. Ada komentar pak...? Kami tunggu komentar bapak atas kedaulatan tanah ini. Diam saja tidak manfaat," kata Tengku
Sebelum komentar satire Tengku, sejumlah kalangan juga telah mengingatkan pemerintah Indonesia untuk merespons secara serius dinamika yang berkembang di Tanah Papua.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara dan dia mengingatkan peristiwa Timor Timur yang akhirnya lepas dari NKRI.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta.
Perkembangan situasi di Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah karena dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif.
Dia menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.
Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.
"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.
Otonomi khusus yang sudah berjalan hampir 20 tahun, tetapi Indeks Pembangunan Manusia Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Sukamta mengatakan beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan Tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.
Karena itu dia meminta pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," katanya.
Politisi PKS itu mengatakan saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan, itu penting namun soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," ujarnya. (*)
