DEMOKRASI.CO.ID - Di media sosial Twitter, beredar video GMKI Papua meminta agar orang Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri. Teriakan Papua Merdeka juga terdengar dari video ini.
Video ini diunggah oleh Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon dan salah satu tokoh Islam di Amerika Serikat (AS) asal Indonesia, Imam Shamsi Ali.
“Apa yang terjadi,” ungkap Imam Shamsi Ali di Twitter @shamsiali2, Jumat (4/12).
Apa yang terjadi? pic.twitter.com/nZTyz2pH3v
— Imam Shamsi Ali (@ShamsiAli2) December 4, 2020
Postingan ini di cuit ulang atau retweet oleh Fadli Zon dengan mencolek Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Divhumas Mabes Polri dan Puspen TNI.
“Benarkah video ini? Tolong direspon Pak @jokowi, @mohmahfudmd, @DivHumas_Polri, @Puspen_TNI,” ungkap Fadli Zon dalam unggahan itu.
Adapun isi video ini cukup mengejutkan.Berikut isi lengkap penggalan video berdurasi 50 detik tersebut.
“Bersama. Yang diinisiatif pihak ketiga yaitu PBB. GMKI meminta pemerintah pusat memberikan hak penentuan nasib orang Papua,” jelas seorang wanita dari podium di acara Kongres XXXVII GMKI tersebut.
“Apa yang telah saya sampaikan ini tidak ada ditambah dan dikurang. Karena ini merupakan aspirasi teman teman di Pansus, saya menghargai, sehingga semuanya saya bacakan,” jelas wanita dalam video itu.
“Demikian hasil pansus tiga,” katanya lagi.
Tak lama kemudian, wanita ini turun dari podium dan memberikan toa kepada panitia lain.
“Indonesia tanah air ku, tanahku sewa air kubeli,” kata pria ini.
“Papua,” teriak pria yang diduga moderator acara itu.
“Merdeka,” sahut peserta yang lain.
Dalam video ini ada tulisan atau spanduk bertuliskan Kongres XXXVII GMKI di Manokwari, Papua Barat.
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Korneles Galanjinjinay menegaskan, GMKI akan tetap konsisten mengawal seluruh agenda pembangunan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Bila ada kebijakan yang melenceng maka GMKI akan mengkritik dan mengingatkan pemerintah.
Demikian dikatakan Kornels dalam sambutannya di acara pembukaan Kongres GMKI XXXVII, Selasa (24/11) di Hotel Aston Niu Kota Injil Monokwari, Papua Barat.
“Kehadiran GMKI dari waktu ke waktu ini juga tentu mengawal agenda-agenda pemerintahan, agenda kenegaraan dan kebangsaan kita,” katanya.
“Sebagai organisasi pergerakan, GMKI terus mengkritisi segala kebijakan peraturan yang menyimpang daripada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan tidak pro rakyat. Itu makna kehadiran GMKI mengawal seluruh agenda kebangsaan itu,” kata Korneles di hadapan peserta Kongres. (*)
