![](https://1.bp.blogspot.com/-e2hIdZuwYY8/X8oYOnt3sSI/AAAAAAAEra0/zuCvzjho-e8qZ-wPRmGPGu_HHQgqyCuSwCLcBGAsYHQ/w640-h320/430920_03181004122020_jumpers_hotman.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Beragam pemberitaan liar mengenai kasus suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuat geram Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Sebab perusahaannya yang bergerak dibidang budidaya benih lobster turut diseret-seret dalam pusaran kasus tersebut.
Hashim mengatakan bahwa dirinya telah dizalimi oleh banyaknya pemberitaan yang menyudutkan nama besar keluarga dan perusahaannya. Seolah perusahaannya memonopoli izin budidaya benur.
“Saya atas nama Djojohadikusumo, saya prihatin dan saya merasa dizalimi, merasa dihina dan difitnah. Anak saya sangat merasakan,” ujarnya dalam jumpa pers di Jet Sky Cafe, Pantai Mutiara, Penjaringan Jakarta Utara, Jumat (4/12).
Hashim lantas menjelaskan bahwa dirinya telah membangun usaha di bidang kemaritiman sejak 34 tahun silam. Mulanya, usaha tersebut bergerak pada bidang budidaya mutiara.
Namun dalam 5 tahun belakangan, bisnis mutiara mengalami gangguan dan membuat perusahaan terus mengalami kerugian.
Meski begitu, Hashim bertekad untuk tidak memutus hubungan kerja (mem-PHK) para karyawan yang berjumlah 214 orang di Nusa Tenggara Barat. Dari situ kemudian muncul ide untuk melakukan diversifikasi di luar mutiara.
“Ada ide untuk teripang, lobster budidaya seperti kepiting dan sebagainya,” katanya.
Untuk lobster, sambungnya, tidak langsung dilakukan karena pemerintah Jokowi di periode pertama melarang. Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu, Susi Pudjiastuti melarang budidaya benih lobster.
“Menteri lama melarang budidaya lobster. Maka kami tidak melakukan kita tidak bikin budidaya ekspor, kemudian berhenti,” jelasnya.
Sementara sejak Edhy Prabowo menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, pemerintah memperbolehkan perusahaan untuk melakukan budidaya benur.
Namun demikian, Hashim menggarisbawahi bahwa budidaya tersebut tidak dimonopoli oleh segelintir perusahaan, termasuk oleh perusahaannya. Bahkan kepada Edhy Prabowo, yang juga sesama kader Gerindra, Hashim pernah meminta agar izin tersebut diberikan sebanyak-banyaknya.
“Saya ketemu Pak Edhy, tahun lalu. Saya bilang, Ed berapa kali saya wanti-wanti, saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya. 100 perusahan buka saja kelompok tani, koperasi, buka saja. Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, saya tidak suka monopoli, dan Partai Gerindra tidak suka monopoli, sudah berapa kali saya sampaikan,” tandasnya. (RMOL)