![](https://1.bp.blogspot.com/-O09QofIBhWc/X84kJGDRk1I/AAAAAAAEr8k/65tpmHHV-REOSH0psXP_tVdGpajBu0eWwCLcBGAsYHQ/w640-h374/ma%2527ruf%2Bamin.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah kalangan mendesak segera dibentuk tim independen atau tim pencari fakta untuk mengungkap kasus penembakan yang dilakukan polisi dan menewaskan enam laskar Front Pembela Islam yang sedang mengawal Habib Rizieq Shihab serta keluarganya di jalan tol Jakarta Cikampek, dini hari tadi. Sebab, saat ini terjadi spekulasi mengenai peristiwa itu.
"Sangat disayangkan jatuhnya korban dari sesama WNI. Enam anggota FPI dikabarkan tewas oleh peluru aparat dengan berbagai dalih," kata Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.
Hidayat mengutip pernyataan petinggi FPI yang menegaskan bahwa laskar dihadang oleh orang tak dikenal sebelum penembakan terjadi.
Berdasarkan standar juang FPI, anggota mereka tak diperbolehkan bawa senjata tajam atau senjata api.
Untuk menghentikan spekulasi yang berkembang di masyarakat, Hidayat mendesak perlunya pembentukan tim pencari fakta independen.
"Demi tegaknya hukum yang berkeadilan, perlu segera dibentuk TPF independen," kata Hidayat.
Sementara politikus Partai Demokrat Benny K. Harman mendesak pemerintah memberikan penjelasan secara transparan atas kejadian tersebut agar tidak menjadi spekulasi.
"Penembakan 6 pengawal Rizieq Shihab Itu adalah pembantaian. Betulkah? Negara harus memberikan penjelasan secara terbuka, terus terang, jujur, dan rasional apa sebenarnya yang terjadi. Dengan begitu rakyat tidak membuat spekulasi sendiri-sendiri. Rakyat monitor!"
Eks Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia berharap mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Maruf Amin turun tangan.
"Simpang siur kabar mengenai 6 laskar FPI pengawal HRS. Beredar kabar mereka wafat ditembak. Ini zaman reformasi bukan otoriter apalagi komunis. Yai Maruf jangan diam saja. Harga nyawa mukmin mahal," kata dia.
Tengku mendukung pembentukan tim pencari fakta untuk menelusuri peristiwa itu.
Peristiwa berdarah di Cikampek juga disesalkan anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Dia protes keras terhadap tindakan yang dilakukan aparat kepolisian.
"Kenapa sampai ada tembak mati? Memangnya mereka teroris? Polisi jangan gegabah gunakan senjata," kata Fadli Zon.
Fadli Zon meyakini tak ada alasan kuat sehingga polisi perlu mengeluarkan tembakan dan dia menyebut kapolda metro jaya harus bertanggungjawab jika nanti polisi terbukti bersalah.
"Saya sangat yakin pendukung Habib Rizieq cinta damai dan tak dibekali senjata. Harus diusut tuntas. Jika berlebihan, maka polisi telah melakukan abuse of power. Kapolda harus bertanggung jawab," kata Fadli Zon.
Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro sangat berhati-hati menanggapi kasus itu. Dia mengatakan kepada Suara.com, "Kalau (penyerangnya) misalnya itu (disebutkan) laskar FPI, ini yang perlu saya cek. Setahu saya, FPI organisasi terbuka, kelaskarannya tertata."
Dia juga mengatakan laskar FPI tidak memiliki senjata api. Sugito mengusulkan perlunya dilakukan penyelidikan oleh tim independen.
Mantan petinggi FPI yang kini menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengatakan laskar FPI bukan OPM dan teroris sehingga tak perlu diperlakukan seperti itu.
"Kepada institusi Polri, kami menyayangkan peristiwa itu terjadi yang bukan seharusnya karena mereka bukan pemberontak seperti OPM dan mereka juga bukan teroris," kata Novel kepada Suara.com.
Menanggapi pernyataan polisi yang menyebutkan laskar FPI yang memulai penyerangan dengan senjata api dan senjata tajam, Novel mengatakan, "Saya yakin mereka tidak memiliki senjata karena standar prosedur juang FPI tidak dibekali senjata tajam apalagi senjata api."
"Dan mereka yang wafat masih diusia muda belia yang lugu tidak paham perpolitikan apalagi dunia intelijen."
Itu sebabnya, Novel berharap penyebab kematian keenam laskar FPI harus diusut sampai tuntas.
Dia berharap Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Nasional HAM segera turun tangan mengusut kejadian "yang tidak semestinya."
Polda Metro Jaya akan menindak tegas semua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berperilaku seperti preman dan meresahkan masyarakat.
"Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jumat.
Dia juga menegaskan negara tidak boleh kalah terhadap premanisme, radikalisme dan intoleransi, oleh karenanya penegakan hukum akan menjadi prioritas.
"Kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman ya. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi," tambahnya. (*)