DEMOKRASI.CO.ID - Terkait adanya langkah tegas pemerintah membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Shihab, sebaiknya pemerintah segera mengantisipasi munculnya berbagai reaksi dari masyarakat.
Tidak cukup hanya berkutat pada terpenuhinya persyaratan penegakan hukum semata lewat pengumuman yang bersifat satu arah. Pihak pemerintah harus juga bisa menyampaikan narasi yang komprehensif yang memenuhi asas kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat atas setiap keputusan itu penegakan hukum.
Demikian disampaikan politisi nasional, Zainal Bintang ketika dimintai tanggapan oleh media di Jakarta, Rabu (30/12), sesaat setelah pengumuman pembubaran FPI disampaikan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD, beserta sejumlah menteri dan pejabat lembaga terkait bertempat di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta.
Terutama bagi kalangan umat Islam, ujar Zainal Bintang, sangat diharapkan agar dapat menahan diri dan mencermati perkembangan sikon di lapangan.
"Bagaimanapun juga langkah pembubaran FPI akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan meresahkan. Termasuk telah melahirkan berbagai tanggapan pro kontra di tengah masyarakat," kata Zainal Bintang.
Zainal Bintang yang wartawan senior itu mengatakan, tokoh-tokoh umat Islam perlu turun tangan menenangkan keadaan dan membantu pemerintah menyampaikan latar belakang dan tujuan tindakan pembubaran FPI. Supaya kasus keputusan pembubaran FPI dapat diterima dengan pemahaman oleh masyarakat. Khususnya kepada umat Islam.
Penjelasan yang sejuk dari tokoh-tokoh yang dihormati sangat diperlukan. Tujuannya, agar kasus pelarangan itu dapat dicegah tidak meluas jadi bola liar.
Intinya jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab menghasut masyarakat dengan kontra narasi yang negatif dan destruktif.
"Yang harus dicegah jangan sampai tindakan pemeritah tersebut meluapkan salah paham dan kemarahan masyarakat. Lalu berujung timbulnya benturan antara pemerintah dengan rakyat di akar rumput. Karena kasus yang terasa mendadak itu, bisa saja seenaknya digoreng oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik sesaat yang menyesatkan," ucap Zainal Bintang.
Menurutnya, tokoh-tokoh Islam tingkat nasional sebaiknya mengambil inisitiaf bertemu secepatnya. Pertemuan itu sebaiknya segera dinisiasi tokoh dari unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU dan PP Muhammadiyah. Dan jangan lupa melibatkan tokoh bangsa Jusuf Kalla.
"Bagaimanapun juga JK itu adalah tokoh Islam. Ketua Umum DMI (Dewan Mesjid Indonesia) dan tokoh perdamaian tingkat dunia. Pemerintah Afghanistan saja meminta jasanya untuk mengatasi masalah Taliban. Punya pengalaman panjang di jajaran eksekutif," ungkapnya.
"Yang jelas, selain pernah jadi menteri, JK adalah satu-satunya tokoh nasional yang pernah jadi wakil presiden dua kali mendampingj dua presiden yang berbeda dengan jarak waktu yang berbeda," jelas Zainal Bintang, sambil berpesan supaya masyarakat bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan narasi yang memperkeruh keadaan.
Dirinya agak cemas mengikuti berbagai komentar bernada keras yang memenuhi wadah percakapan di media sosial sejak pengumuman pelarangan itu disampaikan.
Untuk itu ditegaskannya, apa yang diusulkannya itu adalah merupakan "jalan tengah", katakanlah itu "jalur kultural" yang diinisiasi tokoh-tokoh Islam terkemuka dan berada di luar struktur formal. Independesinya dapat terjaga.
Sambil menutup keterangannya, terkait usulnya itu, Zainal Bintang berucap tokoh-tokoh umat Islam perlu segera turun gunung.
"Lebih cepat lebih baik!" tutupnya. (RMOL)
