![](https://1.bp.blogspot.com/-VhLRia6HhXE/X-xarEikMfI/AAAAAAAEuoA/IEqo2ub56pw2UBrgoeaLbu1FNPgZjMTYgCLcBGAsYHQ/w640-h360/markas-syariah-front-pembela-islam-fpi-di-megamendung-111.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah telah resmi membubarkan organisasi massa berbasis agama Front Pembela Islam (FPI).
Dengan dibubarkannya FPI, maka seluruh kegiatan yang dilakukan ormas besar itu tidak diperkenankan di Indonesia.
Namun, tak sedikit kalangan yang mendesak pemerintah juga memperhatikan santri di Markaz Syariah di Megamendung, Bohor, Jawa Barat, yang dikelola Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Dewan Syuro PKB yang juga Pengasuh Ponpes Almizan Jatiwangi, Maman Imanulhaq mengingatkan dan meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib santri Markaz Syariah usai pembubaran FPI.
Kata Maman, selain soal FPI yang dibubarkan. Markaz Syariah saat ini juga berhadapan dengan polemik penggunaan lahan.
“Jangan sampai, karena konflik lahan masa depan anak-anak muda yang mencari ilmu itu terabaikan,” kata Kang Maman, sapaan karibnya, kepada wartawan, Rabu (30/12).
Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian penuh dan tanggung jawab kepada para santri Markaz Syariah.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk memberikan wawasan keislaman yang kuat soal akidah, syariah dan juga nilai-nilai kebangsaan,” tandasnya. (*)