DEMOKRASI.CO.ID - Kualitas demokrasi di Indonesia makin merosot di tengah pandemi Covid-19 yang melanda. Alih-alih dijadikan momentum memperbesar keberpihakan pada masyarakat, ironisnya pandemi justru telah dijadikan momentum bagi konsolidasi oligarki di Indonesia.
Begitu refleksi akhir tahun dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon sebagaimana tertuang dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (31/12).
Menurutnya, pandemi telah dimanfaatkan oleh elite penguasa untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan membela kepentingan mereka sendiri.
Setidaknya dia mencatat dalam setahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah memandulkan dua lembaga yang menjadi ikon demokrasi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Menurut Allen Hicken, profesor Kajian Asia Tenggara di Universitas Michigan, ada dua lembaga penting yg jdi ikon demokrasi di Indonesia, dan keduanya, menurut Hicken, telah dikooptasi dan dimandulkan fungsinya di bawah pemerintahan Jokowi. Kedua lembaga itu adalah KPK dan MK,” urainya.
Selain itu, terjadi penurunan sejumlah indikator vital dalam Indeks Demokrasi Indonesia. indeks demokrasi Indonesia secara agregat memang membaik. Hanya saja, kata Fadli, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada beberapa variabel vital yang skornya justru turun.
Di antaranya kebebasan berbicara turun dari 66,17 poin pada 2018 menjadi 64,29 poin pada 2019. Kemudian kebebasan berkumpul turun dari 82,35 poin menjadi 78,03 poin, peran partai politik turun dari 82,10 poin menjadi 80,62 poin, dan Pemilihan umum yang bebas dan adil turun dari 95,48 poin menjadi 85,75 poin.
“Ini adalah variabel yang skornya paling anjlok,” tutup Fadli Zon. (RMOL)
