DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD turut bertanggungjawab atas kekisruhan kerumunan setelah pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia menuai reaksi beragam.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, menilai apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat itu memang ada benarnya. Pasalnya, dalam kekisruhan kerumunan yang berbuntut panjang itu terkesan semua beban dilimpahkan kepada kepala daerah.
"Apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat saya kira (benar), memang sekarang ini beban dan tanggungjawab dari proses kepulangan Pak Rizieq Shihab itu seakan-akan jadi tanggungjawab kepala daerah semata," kata Saan Mustopa saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (16/12).
Saan mengatakan, pihaknya dapat memahami pesan yang disampaikan oleh para kepala daerah yang terkena getah dari kerumunan dalam kegiatan pimpinan FPI itu.
Menurutnya, kepala daerah bisa saja memahami bahwa apabila Menko Polhukam mengizinkan penjemputan HRS berarti membiarkan kerumunan.
"Harus, Pak Menko Polhukam harus klarifikasi juga terkait itu semua. Karena kepala daerah menafsirkan beda-beda," tegas Saan Mustopa.
Atas dasar itu, Saan mengimbau agar Mahfud MD mengumpulkan semua kepala daerah yang di wilayahnya terjadi kerumunan pasca kepulangan HRS. Hal ini, kata dia, guna menghindari polemik berkepanjangan yang justru tidak produktif terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
"Menurut saya lebih baik minta diselesaikan secepatnya saja, Menko Polhukam berbicara dengan gubernur-gubernur yang memang daerahnya ketiban masalah kerumunan. Daripada berpolemik dan tidak produktif. Ya menurut saya klarifikasi dan mediasi sama-sama menjaga situasi dan energi di tengah Covid," tutupnya. []
