DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo disarankan tidak kembali mengambil kader Gerindra untuk mengisi kursi Menteri KKP sepeninggal Edhy Prabowo yang diciduk KPK atas dugaan izin ekspor benih lobster (benur).
Pasalnya, pamor dan elektabilitas Gerindra saat ini tengah merosot, termasuk dalam Pilkada 2020. Sehingga, kembali memilih menteri dari Gerindra hanya akan mempengaruhi mesin politik Jokowi ke depan dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut analis politik dari lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, merosotnya elektabilitas Gerindra bisa jadi karena kasus yang membelit Edhy Prabowo.
“(Turunnya elektabilitas) Gerindra itu mungkin terkait juga dengan beberapa kasus yang ada di nasional," ujar Hensat, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/12).
"Tapi menurut saya sih pilkada itu kan daerah-daerahan, jadi artinya kalau PDIP memang (kuat) di Jawa Tengah dan Bali, pasti dia berjaya dengan mudah,” tambahnya.
Hensat menambahkan, PDIP di beberapa daerah moncer. Meski terkadang berebut kekuasaan dengan partai lain seperti Gerindra.
“Di Sulawesi Utara PDIP rebutan sama Golkar. Gerindra nih, memang belum terlalu paham juga saya di mana tuh daerah-daerah yang spesialisasi Gerindra. Kalau PKS kan barat-barat nih, Jabar, Sumbar, itu juga moncer tuh. Jadi PDIP dan Gerindra perlu banyak pembenahan,” tutupnya. (*)
