DEMOKRASI.CO.ID - Seiring ditemukannya varian baru dari Covid-19 dengan nama VUI-202012/01 di Inggris dan sudah mulai menyebar ke berbagai negara, masyarakat diimbau untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebab, ancaman varian baru tersebut adalah nyata.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/12).
"Ancaman varian baru Covid-19 yang semula ditemukan di Inggris adalah nyata. Saya memohon agar masyarakat dapat menanggapi hal ini dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam penerapan protokol kesehatan," ujar Azis Syamsuddin.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, langkah pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menutup pintu masuk bagi WNA ke Indonesia mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021 dinilai sangat tepat. Pasalnya, keputusan yang diambil dalam rapat kabinet terbatas pada 28 Desember 2020 itu berdampak baik untuk masyarakat.
"Pemerintah sudah mengambil langkah tepat dan cepat, kita dukung keputusan ini agar rantai penyebaran varian baru Covid-19 ini dapat diputus," kata Azis Syamsuddin.
Dalam menyikapi mutasi Covid-19 baru ini, Azis menyebut pemerintah telah mengikuti standar sesuai dengan data dan fakta yang menunjukan keganasan varian ini.
“Varian ini sangat ganas, menyebaran sangat cepat dan varian ini menyerang receptor binding domain (RBD)," tuturnya.
Atas dasar itu, Azis menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk aktif melakukan contact tracing terhadap WNA maupun WNI yang baru-baru ini memasuki Indonesia dari luar negri. Khususnya yang berasal dari Inggris dan Eropa.
Lebih lanjut Azis mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi pengumuman dari pemerintah secara berkelanjutan. Pemerintah dinilai perlu ektra bekerja keras dalam menekan penyebaran Covid-19 menjelang akhir tahun 2020.
Tak hanya itu, sambil menunggu perkembangan informasi varian baru ini, Azis minta masyarakat untuk merayakan malam tahun baru dari rumah masing-masing saja.
Lebih baik untuk tetap berada di rumah dan menjalankan protokol kesehatan dengan maksimal.
"DPR mendesak aparat untuk tegas dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan, baik pada pelaku usaha maupun individu masyarakat. Aparat juga agar memberi contoh yang benar terhadap protokol 3M," demikian Azis Syamsuddin.[rmol]
