DEMOKRASI.CO.ID - Di depan publik, fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kencang mengkritik kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ternyata, di belakang mereka diam-diam meminta kenaikan dana bantuan politik (banpol).
Hal tersebut diketahui dari video singkat yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, yang menampilkan audio yang diduga dari anggota DPRD DKI fraksi PSI, William Aditya Sarana, yang secara terang-terangan meminta kenaikan banpol untuk tahun anggaran 2021.
"Untuk Kesbangpol karena sudah disampaikan ke saya pak, mungkin saya harus sampaikan ke sini juga. Apakah mungkin jika dana banpol itu dinaikan pak?" kata William seperti dikutip redaksi, Kamis (24/12).
"Sekarang kita Rp 5.000 per suara, mungkin itu bisa dinaikkan lagi per suara. Kita sih maunya, kalau (PSI) mengusulkan Rp 7.000 lah gitu, Rp 20.000 ribu atau ceban (Rp 10.000) gitu," sambungnya.
Politikus muda PSI menegaskan bahwa partainya mengharapkan mendapat banpol setinggi-tingginya untuk memenuhi operasional partai.
"Tapi yang realistis saja pak, bisa tidak kita naikkan di tahun 2021?" pungkasnya.
Di sisi lain, beberapa waktu lalu, PSI justru menolak rancangan kenaikan gaji dewan dan tunjangan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI menjadi Rp 888 miliar. []
