DEMOKRASI.CO.ID - Peraturan baru menjelang libur Natal dan Tahun Baru menunjukkan kesan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam pencegahan virus baru corona (Covid-19).
"Sumber masalahnya adalah inkonsistensi arah kebijakan," kata anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, Sabtu (19/12).
"Kalau sejak awal tegas habisin dulu corona, tegas lockdown, alokasi sumber daya fokus pada penekanan sebaran, kita tidak akan separah ini," lanjut dia.
Pemerintah pusat memperketat aktivitas libur Natal dan akhir tahun 2020. Yaitu, pemotongan cuti bersama dan kewajiban lolos uji usap (swab test) sebelum masuk ke daerah pariwisata.
Kebijakan ini ambil pemerintah karena dinilai paling tepat untuk menekan penyebaran virus corona yang penambahannya masih banyak.
Menurut Alvin Lie, kenapa ini terjadi, ya karena tadi. Kebijakan pemerintah yang inkonsisten.
"Masalahnya sejak Agustus, pemerintah sudah fokus pada ekonomi, pariwisata. Super yakin Covid-19 sudah terkendali. Faktanya Covid-19 justru terus meluas dan meningkat," ucapnya.
Akibat inkonsistensi pemerintah, masyarakat pun sudah tidak peduli. Dan ada kesan, rapid test antigen yang sekarang digalakkan karena stok antibodi sudah habis.
"Publik sudah tidak peduli. Tidak percaya pemerintah. Menganggap kebijakan ini cuma untuk membantu pengusaha reagen jual reagen antigen karena stok Antibodi sudah habis. Cuma cari cuan saja," ujarnya.
Jelas Alvin Lie, kalau memang niatnya larang orang bepergian, tegas saja. Lockdown, larang perjalanan antar kota.
"Semua penerbangan dan transportasi AKAP setop operasi mulai 20 Desember-4 Januari. Bukannya malah terkesan promosi rapid test antigen," pungkasnya.[rmol]
