DEMOKRASI.CO.ID - Matinya kamera pengawas atau CCTV di sekitaran lokasi penembakan 6 Laskar FPI di Tol Cimampek, KM 50 pada Senin (7/12/2020) lalu masih menjadi sorotan.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Alvin Lie mengatakan, matinya CCTV tersebut menandakan bahwa pelayanan tidak sesuai dengan standar.
"Jadi ketika CCTV mati ini sebenaranya standar pelayanan publik di jalan tol ini sudah mengalami penurunan, tidak sesuai standar," kata Alvin saat dihubungi Okezone, Kamis (10/12/2020).
Alvin menjelaskan, CCTV merupakan salah satu pelayanan publik di jalan tol yang berfungsi untuk memantau kondisi dan bisa menjadi barang bukti saat terjadi kecelakaan, kemacetan, dan memobilisasi bantuan evakuasi.
Karena itu pihaknya akan meminta klarifikasi dengan sejumlah pihak pengelola jalan tol mengenai matinya CCTV yang bertepatan dengan peristiwa penembakan 6 anggota FPI tersebut.
"Kami perlu mengetahui sudah berapa lama CCTV tersebut mati, kenapa mati, apakah itu dalam rangka perawatan atau perbaikan dan kalau itu dalam rangkap perawatan berarti secara sengaja di matikan itu apakah wajar," kata Alvin.
"Kemudian ketika dimatikan apakah tidak ada sistem pendukung atau backup, tapi kalau itu tidak sedang dalam posisi dimatikan, kita juga perlu tahu kenapa tidak berfungsi saat itu," ungkapnya.
Sejauh ini kata Alvin, pihaknya telah membahas terkait matinya CCTV tersebut bersama dengan anggota Ombudsman lain. Rencananya mereka segera melakukan klarifikasi terhadap pengelola jalan tol pada Senin (14/12).
"Kita perlu tahu juga dari semua instansi terkait dari CCTV tersebut apa saja yang mungkin terjadi dan mengapa terjadi, serta kedepan apa yang perlu dilakukan agar hal serupa tidak terulang," bebernya.
"Ini merupakan kondisi yang perlu dicermati secara serius karena menyangkut standar untuk keselamatan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa jalan tol," tandasnya. []
