DEMOKRASI.CO.ID - Usai pembubaran FPI, Muhammadiyah menyampaikan pandangan resmi dalam bentuk video yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti menyampaikan keadilan harus benar-benar ditegakkan pemerintah dalam menindak organisasi masyarakat (ormas) yang tidak memiliki izin.
Penegasan Abdul Mu'ti merespons pengumuman pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari ini.
"Pemerintah harus adil, jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ternyata ada ormas lain yang tidak memiliki SKT, ormas itu juga harus ditertibkan," terang Abdul Muti dibagikan akun Twitter @TVMuhammadiyah, Rabu (30/12), seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBanten.
Dalam video berdurasi 2 menit 14 detik itu Abdul Muti mengatakan bahwa tindakan tegas pemerintah tak hanya kepada FPI.
Ia mendesak pemerintah benar-benar tegas terhadap keberadaan ormas yang meresahkan masyarakat dan kerap melakukan sweeping dan main hakim sendiri.
"Semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya," sambungnya.
Penegakan hukum secara adil oleh pemerintah adalah harga mati. Di sisi lain, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menanggapi pembubaran FPI secara berlebihan.
"Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam, tapi menegakkan hukum dan peraturan," demikian Abdul Muti. (*)
