DEMOKRASI.CO.ID - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar menyebut pemerintahan Jokowi tak pernah serius menangani OPM. Menyebut OPM teroris saja tak berani.
“Dari awal pemerintah memperlakukan pemberontak OPM ini tidak serius. Dari awal seharusnya kita menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya,” ungkap Musni Umar melalui video yang diunggah di akun Twitternya, Rabu (2/12).
“Kita tidak berani menyebut mereka teroris, separatis, malah menyebut dengan istilah-istilah lain yang melemahkan persatuan kita,” tegasnya lagi.
Menurutnya, Indonesia akan mendapat masalah baru lagi dengan terjadinya perubahan geopolitik global.
Dimana kemenangan Joe Biden di AS akan berimbas pada situasi keamanan nasional. Sebab Partai Demokrat ini mengusung hak azasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup.
“Selama ini opini internasional, kita menjajah papua. Padahal tidak. Papua itu bagian integral dari kita,” jelasnya.
Saat ini, diakui, kekuatan Indonesia memang lemah. Akibat pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia terpuruk. Untuk menutup APBN saja, Indonesia harus ngutang kesana-kemari.
“Kekuatan kita lemah. Ada persoalan geopolitik, ekonomi, konsolidasi internal yang kurang. Benny Wenda dan OPM melihat ini. Mereka menggunakan momentum itu untuk merdeka,” katanya.
Menurut Musni, yang mendukung gerakan ini adalah kalangan gereja Protestan dan Katolik serta masyarakat Papua sendiri.
“Berkaca dari Timor-timur, itu didukung gereja, akhirnya merdeka,” jelasnya.
Musni melihat, pemerintahan Jokowi tidak serius dan tidak mempersatukan komponen bangsa dalam menghadapi masalah di Papua.
Seperti diketahui, Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).
Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda seperti dikutip dari SBS News, Selasa (1/12).
Wenda mengatakan status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat tidak akan tunduk kepada Indonesia.
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.
Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat.
“Kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami,” katanya.
“Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!” ujar Wenda lagi. []
