DEMOKRASI.CO.ID - Badan Otonom NU, Ansor dan Banser menjadi sorotan beberapa hari terakhir.
Bahkan, frasa Ansor dan Banser sempat bertengger di jajaran trending topik Twitter.
Nama Banser dibicarakan saat adanya berita deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh kelompok Benny Wenda.
Publik pun mempertanyakan komitmen Banser yang selalu mengagungkan jargon sebagai Benteng NKRI atau Penjaga NKRI.
Jargon itu kemudian dikaitkan dengan beberapa aksi Banser yang membubarkan pengajian ulama yang dianggap tidak sepaham atau mereka sebut sebagai 'perusak persatuan'.
Atau terkait keteribatan Ansor dalam beberapa aksi penolakan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Warganet mengangap, sejumlah aksi Banser yang menghalangi pengajian justru bisa merusak kerukunan dan persatuan.
Pasalnya, sejumlah tokoh yang ditolak juga mempunyai basis massa atau pengikut yang tidak sedikit, sebut saja Ustaz Abdul Somad, Ustaz Felix Siauw dan beberapa nama lagi yang pernah dihalangi oknum Banser berdakwah di suatu tempat.
Publik pun menantang Banser untuk datang ke Papua menghadapi 'pemberontak sebenarnya' yang telah mendeklarasikan diri berpisah dari NKRI.
Banser kembali 'diledek' dan diminta untuk menjadi 'benteng NKRI' dengan datang ke Papua menghadapi 'aksi makar' atas adanya deklarasi sepihak itu.
Ketua PP GP Ansor Koordinator, Wilayah Jateng-DIY, Mujiburrohman angkat bicara menanggapi pernyataan terkait desakan untuk datang ke Papua melawan pemberontak NKRI.
Kepada Tribunjateng.com, Mujiburrohman menyatakan siap jika Banser diminta untuk membantu pemerintah mengatasi gejolak yang terjadi di beberapa daerah, dan mengganggu keutuhan NKRI.
Hal tersebut membuat GP Ansor bersikap untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga NKRI.
Seperti polemik di Papua yang tejadi beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan jika pemerintah meminta GP Ansor berangkat ke Papua, GP Ansor siap menjalankan perintah.
"Jika pemerintah membutuhkan kami, kami siap, untuk NKRI kami siap," katanya saat menghadiri acara pembagian masker besama Aice dan GP Ansor di THR Kabupaten Batang, Kamis (3/12/2020).
Dilanjutkannya amanah Pemuda Ansor ada dua, menjaga NKRI dan ahlussunnah wal jamaah.
"Perlu diketahui Pemuda Ansor sudah berjihat sejak era kemerdekaan, dan melawan penjajah selama 11 tahun," ujarnya.
Ia menjelaskan, kalau sekarang ada yang mengajak jihat, mau melawan siapa, karena Indonesia sudah damai.
"Perang itu melawan kebatilan dan musuh kemanusiaan yang wajib dibalas," paparnya.
Ia menambahkan, jihat yang dilakukan GP Ansor adalah jihat untuk membantu masyarakat.
"Terutama di tengah pandemi Covid-19, dengan berbagi masker dan saling meringankan beban. Namun kalau pemerintah membutuhkan kami dalam hal menjaga keutuhan NKRI, GP Ansor siap," tambahnya.
Tanggapan Banser Tasikmalaya
Sementara itu, pimpinan Banser Kabupaten Tasikmalaya memiliki pendapat yang berbeda terhadap pernyataa dari Ketua PP GP Ansor Koordinator, Wilayah Jateng-DIY, Mujiburrohman.
Kepala Satuan Koordinator Cabang (Kasatkorcab) Banser Kabupaten Tasikmalaya, Imam Mudofar, Sabtu (5/12) malam, mengatakan jika terjadi gejolak bangsa seperti di Papua, bukan berarti Banser harus turun tangan langsung.
Banser tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk bertindak secara fisik, beramai-ramai pergi ke Papua. Itu sudah ranahnya TNI sebagai penjaga NKRI.
"Bahwa NKRI harga mati itu sebuah idiologi atau prinsip kami. Namun jika terjadi disintegrasi di sebuah daerah seperti Papua, sudah tentu itu TNI yang berwenang," kata Imam.
Karena itu, lanjut Imam, jika ada pihak yang meminta Banser terjun ke Papua, itu sudah salah mengartikan sebuah prinsip Banser tentang NKRI.
"Itu sudah gagal fokus. Kami sangat cinta NKRI dan NKRI adalah harga mati. Tapi bukan berarti kami harus bertindak seperti tentara," ujar Imam.
Menanggapi tagline Banser Jateng, "Banser Penjaga NKRI" dan siap dikirim ke Papua kalau diperlukan, menurut Imam, itu sikap Banser Jateng.
"Bagi Banser Tasikmalaya, bahwa segala kejadian disintegrasi bangsa sudah ada bagiannya dan memiliki kapasitas yang sangat mumpuni yakni TNI," kata Imam. []
