DEMOKRASI.CO.ID - Mantan pengurus pusat Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyebut Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab semestinya mengajarkan revolusi akhlak kepada Partai Gerindra, terutama Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Arief Poyuono mengatakan Prabowo Subianto tidak tahu malu karena masih berada di Kabinet Jokowi. Padahal, anak buahnya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo jelas sudah mengaku terlibat suap ekspor benih lobster.
“Habib Rizieq ini harus mengajarkan Revolusi Akhlak kepada Gerindra dan Prabowo, agar tahu malu untuk mundur dari pemerintahan Jokowi," ujar Arief Poyuono dikutip dari video di kanal Youtube Agama Akal TV, Kamis (3/12/2020).
Arief Poyuono pun menegaskan, "Apa masih punya Akhlak kalau nggak mundur, sudah dikasih pemerintahan dan kekuasaaan pak Jokowi lho.”
Menurut Arief Poyuono, gagasan revolusi akhlak saat ini cocoknya pertama kali diberikan ke Prabowo jangan ke Presiden Jokowi dulu.
Lebih lanjut lagi, Arief Poyuono mengatakan Jokowi terbukti berakhlak. Betapa tidak, imbuh dia, Jokowi mau memanusiakan Prabowo: di Pilpres menjadi lawannya dan kemudian diajak masuk dalam kabinet.
“Kalau sekarang (Prabowo) masih ajukan kadernya untuk ganti Edhy, itu namanya nggak punya akhlak. Bener kata pak Habib Rizieq harus direvolusi akhlaknya ini,” jelas Arief yang mengaku masih pendukung Prabowo.
Menurut Arief, gagasan revolusi akhlak yang diserukan Habib Rizieq adalah sebuah ide yang bagus. Paling tidak, kata dia, gagasan ini menjadi pengingat bagi pejabat agar jangan mengkhianati bangsa dan negara dengan perilaku koruptif.
“Revolusi Akhlak bagus untuk merevolusi akhlak, kalau tak ada akhlak bagus, kita akan jadi bangsat, bangsa yang tersesat. Supaya tak tersesat punya mental tak korup bagi pejabat, mental melayani perlu akhlak yang baik,” katanya.
Dalam kanal tersebut, Arief pun mengomentari komitmen Prabowo saat menjadi capres tahun lalu, dia akan memenjarakan sendiri kadernya yang korupsi.
Menurut Arief, pernyataan itu hanyalah bualan saja. Sebab tak mungkin dalam tata kelola pemeritahan, seorang presiden atau ketua umum partai politik memenjarakan langsung kader atau rakyatnya. Yang jelas, cuma kejaksaan atau KPK yang bisa memenjarakan seorang.
“Prabowo mesti tanggungjawab, kan dia mentor politik (Edhy Prabowo) dan mentor dalam hal semuanya. Istikomah dong sama omongannya, ‘saya akan memenjarakan sendiri kader saya’. Salah omongannya yang menjarain itu KPK sama jaksa, ketum partai presiden nggak boleh penjarain kader atau rakyatnya. Itu kalau ngerti tata kelola pemerintahan, masa dia sendiri kalau mau bawa sendiri ke penjara itu mah ngomong bohong ngomong semprul, makanya nggak bener,” tuturnya. (*)
