DEMOKRASI.CO.ID - Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan tegas menolak wacana RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dimasukan kembali dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
Demikian disampaikan oleh politisi Golkar Firman Soebagyo sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) saat dihubungi pojoksatu.id di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
“Fraksi Golkar tegas untuk menolak RUU HIP dimasukan di prolegnas prioritas demi kepentingan keamanan bersama,” tegasnya.
Menurutnya, daripada kembali memasukkan RUU kontoversial tersebut, lebih baik fokus menangani virus corona atau Covid-19.
Sebab, kata Firman RUU HIP itu sempat memantik gejolak pro dan kontra yang sempat membuat gaduh di tengah masyarakat.
“Daripada memasukan kembali RUU HIP sudah pernah membuat gejolak serta silang pendapat pro dan kontra di masyarakat seperti kejadian beberapa waktu lalu terkait RUU HIP itu,” ujarnya.
“Alangkah baiknya DPR dan pemerintah fokus ke masalah penanganan pandemi covid-19 serta pemulihan ekonomi akibat dampak Covid menyebabkan merosotnya terhadap perekonomian nasional,” lanjut Firman.
Apalagi, tambah Firman sebentar lagi rakyat Indonesia ini akan melaksanakan satu event penting yakni pelaksanaan Pilkada Serentak.
Oleh karena itu, lebih baik DPR dan Pemerintah fokus membahas RUU Pemilu menjadi insiatif kontestan politik tingkat daerah itu.
“Pilkada Serentak 9 Desember mendatang dan DPR sendiri akan membahas RUU Pemilu menjadi inisatif DPR,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima konsep Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari pemerintah.
Setelah pertemuan dengan Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Ia mengatakan bahwa RUU tersebut berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.
