DEMOKRASI.CO.ID - Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang secara terang-terangan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab menuai kontroversi.
Sebagai underbow HRS, Persatuan Alumni (PA) 212 meminta Pangdam Jaya untuk membuka ruang dialog dengan sejumlah pihak, untuk menjelaskan penurunan baliho yang terjadi pada sejumlah titik di Jakarta.
Aktivis Mujahid 212, Damai Hari Lubis menyampaikan, pihaknya memandang penurunan baliho HRS bisa memecah belah bangsa.
Karena menurutnya, TNI selama ini merupakan simbol pemersatu bangsa yang dekat dengan rakyat, namun menjadi dipertanyakan akibat tragedi ini.
“Rasa hormat kepada TNI sebagai abdi negara dan aset bangsa negara indonesia (NKRI) yang sangat vital dibutuhkan negara ini,” ujar Damai Hari Lubis, Jumat (20/11).
“Untuk itu kami mendukung tindakan dan temuan Pangdam Jaya TNI, terkait penurunan Baliho,” sambungnya.
Lebih lanjut, Damai Hari Lubis mengatakan, jika nantinya Pangdam Jaya menerima masyarakat untuk berdialog mengenai baliho HRS, maka prasangka yang beredar di masyarakat bisa terbantahkan.
Di mana nantinya, PA 212 juga akan mengajak sejumlah ahli hukum yang merupakan akademisi hukum atau dosen dari perguruan tinggi dan para ahli hukum pemerintahan, serta para praktisi yang merangkap aktivis peduli penegakan hukum.
“Kami harapkan Pangdam selaku Panglima TNI Jakarta Raya, yang merupakan asset seluruh masyarakat dan bangsa ini secara lintas SARA, agar dimata masyarakat tidak tumbuh sak wasangka adanya kesan TNI pro kepada sebuah kelompok, namun memusuhi kelompok lain,” ungkapnya.
“Kami harapkan sudi kiranya TNI melalui Pangdam Jaya memberikan kesempatan membuka ruang diskusi, sebagai ajang dialog bersama,” demikian Damai Hari Lubis.
