DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) khawatir demokrasi Indonesia akan kembali ke jalanan seperti awal era reformasi jika wakil-wakil rakyat tidak memperhatikan aspirasi rakyat.
Menurut JK, sistem demokrasi yang saat ini berjalan perlu dibenahi agar bangsa Indonesia tidak kembali kepada demokrasi jalanan.
JK menyebut, sistem demokrasi di Indonesia telah banyak berubah. Demokrasi saat ini dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki finansial lebih.
“Sistem demokrasi kita sekarang ini agak rancu dan tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan,” ucap JK dalam webinar kebangsaan menyambut Munas ke-V PKS bertajuk ‘Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat’, Jumat malam (20/11).
JK memberikan contoh proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, terutama bupati yang dipandangnya tidak dipilih sesuai dengan harapan dan pertimbangan rekam jejak.
Melainkan, pemilihan kepala daerah ini karena faktor kekuasan atau finansial.
“Gubernur juga begitu. Nah, karena itulah PKS harus ada evaluasi bagaimana kita menjalankan demokrasi,” imbuhnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, apabila demokrasi Indonesia dijalankan secara formal.
Maka masyarakat yang memilih calon kepala daerahnya akan datang ke TPS dan menghitung secara baik.
“Tapi apabila proses melakukan demokrasi itu sendiri kurang demokratis, maka akan terjadi hasil yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, apa yang terjadi dewasa ini tentu harus kita perbaiki,” katanya.
Perbaikan sistem perlu dilakukan karena JK khawatir, demokrasi akan kembali ke jalanan seperti pada era reformasi.
“Kita jangan kembali ke demokrasi jalanan, yang memilih jalannya sendiri seperti era reformasi. Ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi,” tutupnya.
