DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati seakan menyalahkan penjajah kolonialisme yang berkontribusi hancurnya ekonomi nasional. Ungkapan Sri Mulyani disampaikan dalam upacara peringatan Hari Oeang RI ke-74.
Politisi PKS Amin AK justru aneh dengan pernyataan Sri Mulyani tersebut.
“Kalau itu diucapkan sekarang kok rasanya gimana gitu ya, baru sekarang ngomong begitu,” ucap Amin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/11).
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, jika maksud Sri Mulyani adalah penjajah moderen saat ini. Maka, artinya pemerintah itu sendiri yang melakukan penjajahan.
Namun, jika dikaitkan dengan penjajah era kolonialisme pernyataan Sri Mulyani dianggapnya kurang relevan.
“Kalau yang dimaksud itu adalah penjajah kolonialisme sebelum Indonesia merdeka itukan sudah tidak relevan untuk kita bawa-bawa sekarang karena kita sudah merdeka berapa tahun itu, dari 45 sampi sekarang 2020, 75 tahun baru kita rayakan kok baru sekarang ngomong begitu,” herannya.
“Kalau yang dimaksud penjajahan moderen sekarang ya, itukan terkait erat dengan kebijakan pemerintah, para pemimpin kita termasuk beliau itu,” imbuhnya.
Pihaknya justru mempertanyakan kapabilitas Sri Mulyani sebagai Menkeu dari era Presiden SBY hingga Presiden Joko Widodo yang belum tampak juga adanya perubahan atau reformasi keuangan di Indonesia.
“Beliau sudah jadi Menkeu berapa kali? Dari periode Pak SBY, sekarang dua kali berturut-turut era Pak Jokowi, beliau menyampaikan seperti itu saya kira tidak relevan,” tegasnya.
Menurutnya, pernyataan Sri Mulyani itu dapat diartikan bahwa Menkeu dua periode itu tengah mengalihkan perhatiannya sebagai penanggungjawab keuangan negara.
“Artinya itu kan ingin mengalihkan perhatian, padahal kan tanggungjawabnya beliau langsung berkaitan dengan keuangan negara,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenang perjalanan perekonomian Indonesia dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia yang ke-74.
Sejak dirayakannya Hari Oeang Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946 dan dibentuknya Kementerian Keuangan, perjalanan perekonomian nasional terbilang tidak pernah mudah.
Pada awal pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat, kas keuangan negara harus dihadapi beban-beban dari perang dan penjajahan.
Kolonialisasi yang sempat dialami Indonesia disebut Sri Mulyani mengakibatkan perekonomian nasional hancur.
"Tantangan perekonomian yang kita hadapai sangat berat, perekonomian kita hancur akibat perang dan warisan dari penajahan dan kas negara dalam situasi yang tiada," katanya dalam gealaran upacara Hari Oeang Republik Indonesia ke-74, Sabtu (31/10). (RMOL)
