DEMOKRASI.CO.ID - Impor produk pertanian dan pangan yang kerap dilakukan pemerintah telah membuat petani menjadi korban. Barang-barang yang mereka produksi gagal bernilai jual lantaran banjir produk dari luar negeri.
Ekonom senior DR. Rizal Ramli menegaskan, penghentian impor produk pertanian dan pangan sebenarnya bukan hal yang rumit. Hanya saja, terkadang ada oknum yang tidak kuasa menahan godaan “uang kaget” dari kebijakan impor
“Karena banyak kepentingan, yang jadi korban petani kita. Ada yang ingin dapat uang, dapat komisi, sehingga kita impor-impor terus,” ujarnya kepada redaksi, Jumat (6/11).
Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini memastikan bahwa hampir di semua bidang impor pangan ada mafianya. Baik mafia daging, beras, minyak, buah, bawang, garam, dan lain sebagainya.
“Semuanya ada!” tegasnya.
Terakhir, mantan Menko Kemaritiman itu meminta Presiden Joko Widodo untuk jujur kepada para petani. Jokowi harus menepati janji untuk tidak impor pangan demi mensejahterakan petani.
“Pak Jokowi masih aja ngapusi. Katanya mau bela petani, tapi kebijakan sebaliknya. Ini kok malah bagi-bagi rente kepada kroni,” tuturnya.
“Malu-maluin ih,” demikian Rizal Ramli.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat mengusut kasus dugaan permainan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Perizinan Impor (SPI).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menduga ada keterlibatan politikus Nasdem dan Golkar dalam kasus izin impor yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
“Idealnya, kalau ada dugaan permainan hingga politisi itu memang KPK yang turun tangan,” kata Boyamin kepada wartawan.
