logo
×

Senin, 23 November 2020

Polri Bukan Lembaga Dakwah, DPR Tak Masalah Kapolri Nonmuslim

Polri Bukan Lembaga Dakwah, DPR Tak Masalah Kapolri Nonmuslim

DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku tak masalah Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis berasal dari kalangan nonmuslim atau bukan beragama Islam.

Menurut Sahroni, tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan sebagai lembaga dakwah.

"Polri bukan lembaga dakwah, Polri adalah instrumennya negara untuk kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Jadi, menurut saya, enggak masalah selama kapabilitasnya bagus," kata Sahroni kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/11).

Sahroni pun menolak wacana perpanjangan masa jabatan Idham sebagai Kapolri. Menurutnya, wacana tersebut berpotensi merusak Korps Bhayangkara.

"Sekalipun presiden ingin diperpanjang, itu haknya presiden," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, setidaknya terdapat 11 jenderal berpangkat komisaris jenderal dan tiga jenderal berpangkat inspektur jenderal yang berpeluang menjadi pengganti Idham di jabatan Kapolri.

Mereka antara lain Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto.

Kemudian Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Wakil Kepala BSSN Komjen Dharma Pongrekun, Ketua KPK Firli Bahuri, Sekretaris Utama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo, serta Irjen Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto.

Sementara di jajaran polisi berpangkat inspektur jenderal terdapat nama Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Kapolda Jawa Barat Ahmad Dofiri.

Idham sendiri akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Idham menjabat sebagai orang nomor satu di Trunojoyo sejak Oktober 2019 lalu menggantikan Tito Karnavian. (*)

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: