DEMOKRASI.CO.ID - TNI turun tangan mencopot sejumlah baliho bergambar Habib Rizieq Syihab (HRS) di Petamburan, Jakarta. Seharusnya itu merupakan tugas Satpol PP. Ketua DPP PKB yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengkritik Satpol PP DKI yang dinilai tidak bertaji.
"Yang kita sayangkan itu sebetulnya (tugas) Satpol PP. Tugas menurunkan baliho-baliho seperti itu memang bukan tugas Pak Dudung (Pangdam Jaya Mayjen TNI Abdurachman). Tidak selayaknya dia, itu tugas Satpol PP," kata Marwan ketika dihubungi, Jumat (20/11/2020).
"Tapi Satpol PP kita ini lho kok loyo, memble?" lanjutnya.
Marwan membandingkan perlakuan Satpol PP kepada warga sipil yang memasang baliho. Menurutnya, jika masa tenggat waktu sudah habis, Satpol PP bakal menindak tegas.
"Begitu lewat tanggal, ya langsung diturunin. Tapi ini (baliho Habib Rizieq) sudah suka-sukanya, isinya nggak jelas, nggak diapa-apain," imbuh Marwan.
Marwan menduga Dudung tidak sabar terhadap situasi dimana Satpol PP terkesan melakukan 'pembiaran'. Sampai-sampai TNI mesti turun tangan.
"Nah dalam kaitan itu mungkin yang seharusnya sikap tegas Pak Dudung itu sebagai Pangdam mungkin tidak sabar lagi, kok selalu diberi ruang, ini yang kita sayang kan. Nggak boleh itu (menurunkan baliho) bukan pekerjaan Pangdam itu. Menurunkan-menurunkan baliho itu pekerjaan Satpol PP," lanjutnya
Peristiwa ini menjadi sorotan publik usai Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizieq Syihab diturunkan orang berseragam loreng
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizieq Syihab diturunkan orang berseragam loreng. Dudung menyatakan penurunan baliho itu atas perintahnya.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata Dudung, Jumat (20/11/2020).
Dudung menegaskan ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho. Ia meminta tidak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar.
"Kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar membela bahwa baliho tersebut memiliki makna untuk menyuarakan revolusi akhlak. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi, di mana semua orang memiliki hak untuk bebas berpendapat.
"Ya sekarang kalau kita lihat terkait spanduk-spanduk revolusi akhlak, ya kita minta kalau begitu... Ini kan negara demokrasi, kita mau meng-announce tentang revolusi akhlak dihalangi," ucap Aziz saat ditemui di Petamburan, Jumat (20/11/2020).
Aziz pun membandingkan dengan baliho revolusi mental yang tersebar di mana-mana. Seharusnya, baliho seperti itu juga dicopot supaya adil.
"Tapi di sisi lain kita lihat banyak baliho revolusi mental di mana-mana. Kita nggak pernah mempermasalahkan, apalagi mencopot apa segala macam. Dan tidak ada juga pencopotan dari pihak mereka. Jadi kalo mau adil, copot juga semuanya," ujarnya.(dtk)
