DEMOKRASI.CO.ID - Pembiaran kerumunan massa saat penyambutan Habib Muhammad Rizieq Shihab dari Arab Saudi, safari dakwah, dan maulid nabi sekaligus pernikahan anak Habib Rizieq adalah paradoks kepemimpinan politik Presiden Joko Widodo dan jajarannya dalam penanganan Covid-19.
Demikian disampaikan Ketua SETARA Institute, Hendardi lewat siaran persnya dalam merespons sikap pemerintah terhadap riuhnya massa pendukung Habib Rizieq belakangan ini.
“Jangankan kewajiban menjalankan protokol kesehatan, prinsip hukum salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyathukum tertinggi) yang selama ini digaungkan oleh para pejabat negara dan aparat keamanan sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan yang diciptakan oleh kedatangan MRS (Muhammad Habib Rizieq),” tegas Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (15/11).
Dia melanjutkan, asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang selama ini digaungkan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, termasuk untuk melakukan pembubaran kegiatan-kegiatan yang mengkritisi kinerja pemerintah juga tak berjalan efektif dalam hal penyambutan Habib Rizieq.
“Para pihak berwenang, sejauh ini hanya menyampaikan imbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan sama seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nikita Mirzani yang secara satire mengkritik keras kerumunan dalam beberapa hari belakangan ini,” jelasnya.
Padahal, kata dia, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terkait dengan penanganan Covid-19.
"Sungguh peragaan tata kelola pemerintahan yang melukai para dokter dan perawat yang terus berjuang, para siswa-siswi sekolah yang sudah jenuh dengan belajar daring, dan para korban PHK yang tidak bisa menggapai impiannya untuk terus bekerja, akibat ganasnya Covid-19," kritiknya. (RMOL)
