DEMOKRASI.CO.ID - Sikap mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo untuk tidak hadir menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden dianggap sudah tepat.
Pengamat dari Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai bahwa apa yang dilakukan Gatot adalah sikap ksatria. Sekalipun yang
“Sikap GN (Gatot Nurmantyo) sudah tepat, beliau memperlihatkan sikap ksatria,” ujarnya, seperti Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/11).
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy itu menilai penghargaan Bintang Mahaputra kepada Gatot tersebut terasa aneh. Sebab diberikan pada waktu yang tidak pas.
Menurutnya, penghargaan itu semestinya sudah diberikan di tahun 2018 atau 2019, tidak lama setelah Gatot pensiun dari TNI. Hal ini sebagaimana para mantan menteri lain yang langsung mendapat penghargaan tersebut.
“Mengapa sekarang? Ketika GN dan KAMI sedang beroposisi dengan pemerintahan dan kebetulan juga beberapa pimpinan KAMI masih ditahan polisi,” kata Satyo.
Satyo menilai, ketidakhadiran Gatot menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan bahwa adanya deal yang gagal antara istana dengan Gatot.
“Mungkin saja bagi GN penghormatan dan penghargaan sesungguhnya akan diberikan oleh masyarakat yang mampu menilai dari peristiwa dan upaya perjuangan kritis KAMI kepada pemerintah,” pungkasnya.
