DEMOKRASI.CO.ID - Fakta pendapatan negara yang menurun hingga 15,4 persen harus menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta jajaran.
Menurut aktivis Haris Rusly Moti, keuangan negara adalah salah satu faktor terpenting untuk menjalankan pemerintahan. Bila melihat pendapatan negara yang ditutup Rp 1.276,9 triliun pada Oktober 2020 atau lebih kecil dari target sebesar Rp 1.699,9 triliun, dikhawatirkan akan mengganggu pemerintahan Jokowi di periode keduanya.
"Sobat, yang membentuk kelangsungan kekuasaan itu ada dua, ada trust dan money," kata Haris Rusly yang dikutip redaksi dari akun Twitternya, Selasa (24/11).
Bila kondisi keuangan ini terus berlarut, ia khawatir pemerintahan Kabinet Indonesia Maju tak akan berjalan hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi.
Sebab selain berpengaruh kepada ekonomi dalam negeri, penurunan pendapatan negara juga akan memengaruhi kepercayaan dunia internasional, khususnya investor yang akan menanamkan modalnya di dalam negeri.
"Jokowi sulit melanjutkan pemerintahan hingga 2024, karena baik rakyat maupun internasional tak percaya lagi. Akibatnya sumber APBN kering, ada negara yang pinjamin duit, tapi seupil," tandasnya. (*)
