DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik Ujang Komarudin turut mengomentari penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ujang menyebut, sangat mungkin ada nuansa politis di balik penangkapan orang dekat dan kepercayaan Prabowo Subianto itu.
Di sisi lain, lembaga antirasuah itu hingga sekarang belum bisa menangkap politisi PDI-Perjuangan Harun Masiku.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
“Kasus hukum yang harus kita dukung. Kita apresiasi KPK,” ujarnya.
“Namun disisi lain ada nuansa politisnya. Kenapa KPK tak bisa urus kasus Harun Masiku yang diduga melibatkan petinggi partai lain,” jelas Ujang.
Karena itu, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini meminta lembaga yang dipimpin Firli Bahuri tesebut untuk tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
“Jika konteksnya penegakkan hukum, maka harus adil. Siapapun yang bersalah, dari partai manapun, harus diusut,” tandas Ujang.
Usai konferensi pers KPK, Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf yang ditujukan kepada banyak pihak.
Pertama, permohonan maaf kepada Presiden Jokowi. Kedua, kepada Prabowo Subianto.
“Saya minta maaf kepada Bapak Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Minta maaf ke Pak Prabowo Subianto, guru saya, yang sudah mengajarkan banyak hal,” ujarnya.
Permohonan maaf ketiga ditujukan kepada ibunya, lalu masyarakat.
“Khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak terkhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum. Itu tidak, itu semangat,” katanya.
Edhy juga menyampaikan permohonan maaf kepada Partai Gerindra.
Karena itu, ia menyatakan mengundurkan diri dari partai tersebut, sekaligus sebagai Menteri KKP.
“Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum (Partai Gerindra).”
“Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri,” tandasnya. []
