DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Umum FPI, Munarman menyayangkan pernyataan Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut HRS beberapa waktu lalu sempat dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi lantaran terjerat kasus dugaan pengumpulan dana ilegal dan kegiatan-kegiatan politik di Arab Saudi secara ilegal.
Harusnya, kata Munarman, seorang pejabat publik tak menyebar berita tidak benar alias hoax. Pasalnya tuduhan tidak benar itu bisa menyebabkan kegaduhan antar umat.
“Saya prihatin pejabat publik justru menebar hoax kemana-mana. Hoax semua pernyataan mahfud itu,” kata Munarman saat dihubungi Pojoksatu.id, Sabtu (7/11/2020).
Munarman lantas menyarankan agar Mahfud MD segera menyudahi perbuatan zolim yang dialamatkan kepada HRS.
“Saya nasehatkan Mahfud, agar jangann berperilaku zhalim dengan menebar hoax. Jabatan anda itu amanah, jangan digunakan untuk berbuat kezhaliman, karena anda akan diminta pertanggung jawaban di yaumil akhir,” ujar Munarman.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuding Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sempat dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi lantaran terjerat kasus pidana.
Mahfud menyebut pencekalan terhadap Rizieq hingga tertahan selama kurang lebih tiga tahun di Arab Saudi memang bukan dilakukan pemerintah Indonesia. Sepenuhnya hal itu merupakan urusan Rizieq dengan Pemerintah Arab.
Setelah bergulir cukup lama pihak Rizieq kemudian mengurus perkara tersebut. Setelah itu Pemerintah Arab mencabut status pidana terhadap Rizieq ini lantaran tak cukup bukti yang menguatkan.
“Nah, dia ada yang laporkan, dicatat, diberi garis merah dia lakukan penghimpunan uang ilegal untuk kegiatan politik,” kata Mahfud.
Artikel Asli
