![](https://1.bp.blogspot.com/-dWlRLMSUD4I/X7u0dL5fkII/AAAAAAAEpuc/uQ6-A_mF7B8KNEzrWbw9BXLdADy-usqiACLcBGAsYHQ/w640-h360/k3ijtxfepwhj8gue0tul.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - China akan mendorong pasangan suami istri menambah anak dalam upaya menyeimbangkan jumlah populasi lanjut usia, melalui rencana 5 tahun, yakni 2021-2025.
Pemerintah akan menawarkan bantuan keuangan serta kebijakan ekstensif lain untuk mendorong pasutri memiliki lebih banyak anak.
"Kebijakan kependudukan yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja, dan struktur penduduk," kata Wakil Presiden Asosiasi Populasi China, Yuan Xin, dikutip dari Reuters, Senin (23/11/2020).
China memperkenalkan "kebijakan satu anak" yang kontroversial pada 1978 dengan alasan untuk mengurangi kemiskinan. Perekonomian negara digerogoti oleh pertumbuhan populasi yang cepat saat itu, terutama di perdesaan.
Namun negara terpadat di dunia itu mengubah haluan pada 2016 dengan mengizinkan pasangan untuk memiliki dua anak. Ini untuk mengatasi peningkatan pesat jumlah kalangan lanjut usia serta berkurangnya angkatan kerja.
Para ahli demografi menilai, kebijakan 2016 itu belum cukup mengatasi krisis kependudukan sehingga semua batasan harus dicabut.
Jumlah penduduk berusia 60 tahun atau lebih mencapai 254 juta pada akhir 2019, atau mengisi 18,1 persen dari total populasi. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 300 juta pada 2025 dan 400 juta pada 2035. Kondisi ini akan memberikan tekanan besar pada sistem perawatan sosial.
Selain itu jumlah penduduk usia kerja akan menurun hingga 200 juta pada 2050.
Jumlah kelahiran hidup per 1.000 orang di China turun ke rekor terendah yakni 10,48 orang pada 2019, turun dari 10,94 pada 2018.
"Agar proaktif mengatasi populasi yang menua, langkah-langkah mendesak diperlukan untuk mereformasi kebijakan keluarga berencana dan membebaskan kesuburan," kata pakar demografi Akademi Ilmu Sosial China, Zheng Bingwen. (*)