DEMOKRASI.CO.ID - Ajakan rekonsiliasi dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Habib Rizieq Shihab dinilai janggal.
Sebab, pemerintah juga tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Selain itu, pemerintah juga tidak ada masalah dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.
Demikian disampaikan politikus Partai NasDem Achmad Effendy Choirie dilansir PojokSatu.id dari JPNN, Jumat (13/11/2020).
“Memang salahnya Presiden Jokowi apa kepada Habib Rizieq?” katanya.
Pria yang akrab disapa Gus Choi ini malah menyebut bahwa apa yang menimpa HRS itu lantaran karena ulahnya sendiri.
Juga karena HRS selalu menyalahkan pemerintah dalam setiap hal.
“(Yang dialami) Rizieq kan karena ulahnya sendiri, karena dia selalu menyalahkan pemerintah terus-menerus,” sambungnya.
Sebaliknya, Gus Choi menilai cukup aneh jika selama ini mereka mengkritik pemerintah tapi tiba-tiba mengajak rekonsiliasi.
“Dia (Habib Rizieq) tidak melihat kelebihan pemerintah tapi melihatnya negatif terus yang itu dicari-cari menurut dia. Nah, kok ngajak rekonsiliasi. Terus gimana?” heran dia.
Terkait tudingan bahwa pemerintah melalukan kriminalisasi terhadap ulama, Gus Choi juga membantahnya.
Menurutnya, itu tidak lebih dari tudingan miring yang selalu digembor-gemborkan sekaligus menjadi kekeliruan besar.
“Jadi, jangan dipelintir lagi seolah Jokowi mengkriminalisasi ulama. Itu kan kebohongan yang luar biasa kepada publik,” katanya.
“Mengkriminalisasi ulama itu pembalikan fakta yang luar biasa. Berarti kebohongan kepada publik yang luar biasa,” tegasnya.
Sebelumnya, Habib Rizieq menyatakan bersedia melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintahan Jokowi.
HRS meminta pemerintah menyetop kriminalisasi ulama dan membebaskan beberapa tahanan.
“Ada teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog penting,” kata Habib Rizieq seperti disiarkan kanal You Tube FrontTV, Rabu (11/11).
Pemerintah, kata Rizieq, seharusnya senang jika dikritik, terlepas kritik itu diterima atau tidak.
Sebab, para pengkritik itu sejatinya menawarkan solusi yang semestinya bisa dipelajarai pemerintah.
“Kalau solusi baik, terima. Kalau tidak baik, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional,” ucapnya.
Rizieq mengaku telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak 2017 namun tak mendapat tanggapan hingga saat ini.
Setelah aksi 212 di tahun 2016 lalu, kemudian digelar lagi aksi serupa pada Januari 2017, Habib Rizieq sudah menawarkan rekonsiliasi jika pemerintah mau duduk dengan habaib dan ulama.
“Kami siap 24 jam. Kapan, di mana, silakan,” kata Habib Rizieq.
“Tapi apa jawaban yang diterima? Bukan pintu dialog yang dibuka, bukan rekonsilisasi yang didapatkan. Tapi yang kita dapatkan kriminalisasi ulama,” kecamnya.
Ia pun menyatakan bersedia berdialog asal Pemerintahan Jokowi menghentikan kriminalisasi ulama.
Setelah itu, menurut Habib Rizieq, dia akan memulai proses rekonsiliasi.
“Kita siap berdialog, kapan saja, tapi setop dulu kriminalisasi ulama, setop dulu kriminalisasi aktivis, tunjukkan niat baik.”
“Kalau mau dialog rekonsilisasi, ahlan wa sahlan,” ucap Rizieq.
