DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintahhan Presiden Joko Widodo kembali diingatkan soal aduan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017 tentang dugaan kriminalisasi ulama terhadap Habib Rizieq Shihab.
Pada tahun 2017 silam, Natalius Pigai sempat menyambangi kantor Kemenko Polhukam yang saat itu masih dijabat Wiranto untuk menindaklanjuti 20 laporan kasus pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM.
Saat itu, Natalius Pigai meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil alih persoalan HAM agar tidak menimbulkan kegaduhan. Namun sayang, laporan tersebut seakan menguap.
"Pemerintah Jokowi memandang remeh saya, tapi mereka tidak tahu kalau kecerdasaan mutiara timur ini ternyata melampuai mereka," jelas Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).
Kini, Natalius Pigai yang menjadi Ketua Tim Penyelidikan Kasus Habib Rizieq itu memilih menempuh jalur di luar pemerintahan untuk tetap membela Habib Rizieq dan menyuarakan dugaan kriminalisasi terhadap ulama.
Terlebih saat ini sosok Habib Rizieq kembali jadi sorotan usai pulang dari Arab Saudi dan tiba di tanah air pada Selasa lalu (10/11). Habib Rizieq juga tengah dihadapkan dengan persoalan pelanggaran protokol kesehatan karena menyebabkan kerumunan saat penjemputan di bandara Soekarno Hatta, pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta, serta maulid nabi di Megamendung, Bogor.
“Walau tidak punya DNA Islam, saya tahu mereka berjuang untuk keadilan di atas bait-bait kitab sucinya," tegas Natalius Pigai. (RMOL)
