DEMOKRASI.CO.ID - Organisasi masyarakat yang juga relawan pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pro Jokowi (Projo) tak puas dengan Kementerian BUMN selama setahun pemerintahan Jokowi jilid 2. Mereka meminta kepada Kementerian BUMN untuk menambah kursi komisaris dan direksi dari relawan.
Bagi Projo, kompetensi relawan tak kalah jika dibandingkan dengan latar belakang partai politik. Sehingga, pantas mendapat tambahan kursi di BUMN-BUMN.
“Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
Handoko menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menyebut Erick menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN.
“Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Handoko meminta Erick berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung. Sebab, kata Handoko, Jokowi dan pendukungnya sudah saling berhubungan sejak 2012.
“Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya,” kata Handoko.
Handoko yakin, relawan akan memberikan kemajuan untuk BUMN. Menurutnya, pengelolaan yang sehat oleh relawan menjadi kehendak dari masyarakat.
“Maka besarnya keinginan masyarakat agar BUMN dikelola dengan sehat akan lebih mudah dicapai,” pungkasnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi permintaan dari Projo soal kursi petinggi BUMN. Menurutnya, semua orang boleh mengusulkan nama untuk petinggi BUMN.
“Permintaan dari Projo tersebut ya sah-sah saja. Semua kan pihak juga boleh mengusulkan untuk posisi-posisi komisaris ataupun direksi,” katanya kepada detikcom.
Meski begitu, dia menuturkan, terpenting ialah tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan.
“Tapi, kita kembalikan lagi kepada kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kalau memang perusahaan membutuhkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki relawan yang ada kenapa tidak, kan yang penting profesional,” jelasnya.
DPR Kritik Permintaan Kursi Direksi BUMN untuk Projo
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, memasukan relawan bukan jamnan kerja BUMN akan meningkat. “Ya tentu tidak ada jaminan ya kinerja BUMN akan meningkat kalau seandainya relawan Projo semakin banyak,” kata Andre kepada wartawan.
Menurut Andre, Menteri BUMN Erick Thohir sudah berusaha mengakomodir semua pihak. Baik itu dari relawan maupun dari partai politik.
“Sebagai anggota Komisi VI DPR RI. Saya sudah melihat bahwa sebenernya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah mencoba mengakomodir relawan dan pendukung Pak Jokowi, baik dari relawan maupun dari partai pendukung Pak Jokowi,” ungkapnya.
Pimpinan Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Faisol Riza pun ikut angkat bicara. Menurut Faisol, sudah banyak relawan Jokowi yang menduduki jabatan komisaris ataupun direksi di BUMN.
“Relawan sudah banyak yang posting di komisaris maupun direksi, kader partai politik yang justru kurang,” kata Faisol.
Faisol juga menegaskan kursi komisaris atau direksi BUMN bukan imbalan bagi pendukung Jokowi. Menurutnya, posisi tersebut harus membuat program Jokowi semakin maksimal dalam membangun BUMN.
“Pembagian kursi komisaris atau direksi bukan imbalan, tapi justru harus mendukung dan menjaga program presiden di BUMN berjalan maksimal, yaitu membangun BUMN yang kompetitif sehingga bersaing di tingkat regional maupun global,” tegas Faisol.
Senada dengan Faisol, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, I Gde Sumarjaya Linggih meminta agar para relawan pendukung Jokowi tidak menuntut.
“Jangan menuntut dong, boleh mengusulkan. Kalau menuntut itu memaksakan kehendak biasanya, kalau mengusulkan berarti memberikan solusi. Kalau ada seumpamanya yang baik-baik, boleh diterima,” kata Sumarjaya kepada wartawan.
