DEMOKRASI.CO.ID - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memuji sikap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang bersikap kooperatif menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy Prabowo ditangkap KPK karena diduga terlibat korupsi ekspor benih lobster.
Diketahui kebijakan Edhy Prabowo membuka kembali izin ekspor benih lobster telah menuai polemik, termasuk dari menteri KKP pendahulunya Susi Pudjiastuti.
Namun Ngabalin percaya bahwa Edhy mengeluarkan kebijakan dengan pertimbangan matang dan berdasarkan latar belakang pengetahuan yang baik.
"Pak Edhy bukan tak tahu bicara masalah laut dan perikanan. Orang beliau kan mantan ketua komisi perikanan dan kelautan di DPR. Jadi bukan kaleng-kaleng ini kawan," kata Ngabalin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).
Ali Ngabalin meyakini keputusan Edhy terkait ekspor benih lobster sudah melalui pertimbangan yang matang. Ia mengatakan bisa saja devisa menjadi alasan pemerintah membuka keran ekspor tersebut.
"Kebijakan yang dilakukan Pak Menteri bukan kepentingan emosional yang beliau inginkan. Beliau harus tahu bahwa kalau ada kebijakan, harus berani ambil keputusan membuka keran ekspor benih lobster," ungkap dia.
"Kalau kebijakan mendatangkan devisa lebih besar, kenapa tidak? Itu juga sudah analisa yang matang dari para ahli," sambung dia.
Ngabalin memuji Edhy yang berani mengeluarkan kebijakan tersebut. Ia mengklaim bahwa kebijakan itu menguntungkan masyarakat Indonesia terutama nelayan.
"Dari berbagai kebijakannya saya melihat langsung bahwa ini kebijakan luar biasa berani dan menguntungkan kepentingan nelayan," kata dia.
Kendati membeberkan banyak soal ekspor benih lobster, Ngabalin enggan mengaitkan kasus ini dengan korupsi. Ia mengatakan lebih baik semua pihak menunggu hasil pemeriksaan dari KPK.
Edhy Prabowo ditangkap KPK di bandara Soekarno Hatta semalam. Ia kini masih menjalani pemeriksaan di KPK. KPK punya waktu 1x24 jam menentukan status Edhy Prabowo.
