DEMOKRASI.CO.ID - Polemik yang kembali dilakukan staf khusus milenial sejatinya sudah cukup bagi Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas.
Menurut Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), sejak dibentuk, staf khusus milenal tidak jelas dan seakan menjadi benalu bagi pemerintahan Jokowi-Maruf.
“Stafsus milenial lebih banyak menyalahgunakan wewenangnya daripada fokus memberi sumbangsih kepada negara,” tegas Koordinator Alaskan, Adri Zulpianto lewat keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/11).
Ketegasan Presiden Joko Widodo terhadap staf khusus milenial juga tepat untuk menjawab kegelisahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang baru-baru ini merasa gerah dengan minimnya sumbangsih milenial kepada bangsa.
“Daripada Megawati meminta Jokowi tidak memanjakan generasi milenial, semestinya meminta kepada Jokowi untuk tidak memanjakan stafsus milenial atau bahkan memecatnya sekalian,” jelasnya.
Kritikan Mega soal sumbangsih milenial, kata Andri, harusnya dicontohkan terlebih dahulu olah stafsus milenial Jokowi yang memang dicitrakan sebagai perwakilan generasi milenial di Istana Negara.
“Tapi setelah dibentuk, sampai sekarang stafsus milenial sama sekali tidak membantu mengurangi masalah. Bahkan lebih menjadi beban negara dan keuangan negara dengan berbagai kasus yang muncul sehingga menjadi semacam benalu negara,” tandasnya.
Baru-baru ini, stafsus milenial presiden kembali membuat polemik dengan beredarnya surat kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN). Yang menjadi persoalan, surat tersebut menggunakan diksi ‘memerintahkan’ Dema menghadiri pertemuan untuk membahas soal omnibus law UU Cipta Kerja.
