DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas mengaku sangat kecewa dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, DPR yang merupakan wakil rakyat malah lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak.
“Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini. Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak dengan jelas sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya” ujarnya dalam rilis yang diterima Hidayatullah.com, Senin malam (5/10/2020).
Anwar Abbas menyebut para anggota DPR mungkin takut oleh pimpinan partainya sehingga akhirnya mereka lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari pada mendengarkan keinginan rakyat.
Tokoh Muhammadiyah yang sering disapa Buya Anwar Abbas ini mengkritik sistem politik Indonesia, menurutnya sistem perpolitikan kita menyedihkan karena biaya politik yang sangat mahal.
“Sementara oligarki politik tidak punya uang yang banyak untuk membiayai kegiatan-kegiayan politik mereka sehingga mereka karena tidak sanggup memikul beban tersebut terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital,” tambahnya.
Para pemilik kapital ini datang untuk memberikan bantuan sehingga yang diberi bantuan tersebut tentu akan bisa di perintah-perintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital tersebut.
“Dan saya lihat dalam pembahasan RUU cipta kerja ini situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak oleh saya sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas,” pungkas Anwar Abbas.
